Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Riset PWPM Jawa Timur: 13 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berpotensi Terjebak Politik Dinasti

PWPM jatim menyelenggarakan riset politik jelang Pilkada Serentak 2020. Hasilnya, ada 13 kabupaten/kota berpotensi besar praktikkan politik dinasti.

TRIBUNJATIM.COM/Arif Candra
Acara Diskusi Kelompok Terarah di kantor PW Muhammadiyah Jawa Timur, Jalan Kertomenanggal IV, Surabaya, Senin (23/12/2019) malam. 

Yang keempat, kepala daerah sebelumnya yang berkaitan dengan calon memiliki karakter tegas, berintegritas, dan lainnya.

Pemuda di Mojokerto Sulap Aliran Sungai Penuh Sampah, Kini Menjadi Tempat Budidaya Ikan

25 Lagu Natal untuk Perayaan Natal 2019 & Christmas Carol, We Wish You A Merry Christmas

Yang terakhir kinerja kepala daerah sebelumnya yang berkaitan dengan calon dinilai baik.

Sedangkan beberapa faktor atau alasan mengapa masyarakat tidak percaya pada politik dinasti yang pertama adalah adanya kecenderungan diskriminatif terhadap minoritas politik.

Lalu yang kedua adalah kecenderungan mengarah pada otoritarianisme.

Yang ketiga adalah praktik politik dinasti menghambat proses kaderisasi kepemimpinan.

"32% masyarakat 19 kabupaten/kota di Jawa Timur percaya pada calon kepala daerah yang memiliki hubungan (keluarga, patronase, dan hal lain sejenis) atau yang mempraktikkan politik dinasti dapat menghambat kaderisasi kepemimpinan di kabupaten/kota terkait," ujar Satria

Tak Sempat Menghindar, Tertimbun Longsor 2,5 Meter, Pengrajin Genteng Sampang Tewas Seketika

Tari Bedoyo Wulandaru Buat Regita Merasa Seperti Putri Jaman Dahulu

Yang keempat, kinerja kepala daerah sebelumnya yang buruk dan tidak ada dampak pembangunan dan kesejahteraan.

Yang kelima politik dinasti dianggap menghambat fungsi check and balances antara pemerintah dan legislatif.

Dan yang terakhir adalah kinerja kepala daerah sebelumnya yang berkaitan dengan calon,  berpotensi menyalahgunakan kewenangan.

"Kepala daerah yang lahir dari politik dinasti punya potensi untuk mempraktikkan nilai-nilai korupsi dan nilai-nilai pemerintah yang tidak jujur, dagang pengaruh dan sebagainya," tutupnya.

Sumber: Tribun Jatim
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved