Riset PWPM Jawa Timur: 13 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berpotensi Terjebak Politik Dinasti
PWPM jatim menyelenggarakan riset politik jelang Pilkada Serentak 2020. Hasilnya, ada 13 kabupaten/kota berpotensi besar praktikkan politik dinasti.
Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Hefty Suud
Yang keempat, kepala daerah sebelumnya yang berkaitan dengan calon memiliki karakter tegas, berintegritas, dan lainnya.
• Pemuda di Mojokerto Sulap Aliran Sungai Penuh Sampah, Kini Menjadi Tempat Budidaya Ikan
• 25 Lagu Natal untuk Perayaan Natal 2019 & Christmas Carol, We Wish You A Merry Christmas
Yang terakhir kinerja kepala daerah sebelumnya yang berkaitan dengan calon dinilai baik.
Sedangkan beberapa faktor atau alasan mengapa masyarakat tidak percaya pada politik dinasti yang pertama adalah adanya kecenderungan diskriminatif terhadap minoritas politik.
Lalu yang kedua adalah kecenderungan mengarah pada otoritarianisme.
Yang ketiga adalah praktik politik dinasti menghambat proses kaderisasi kepemimpinan.
"32% masyarakat 19 kabupaten/kota di Jawa Timur percaya pada calon kepala daerah yang memiliki hubungan (keluarga, patronase, dan hal lain sejenis) atau yang mempraktikkan politik dinasti dapat menghambat kaderisasi kepemimpinan di kabupaten/kota terkait," ujar Satria
• Tak Sempat Menghindar, Tertimbun Longsor 2,5 Meter, Pengrajin Genteng Sampang Tewas Seketika
• Tari Bedoyo Wulandaru Buat Regita Merasa Seperti Putri Jaman Dahulu
Yang keempat, kinerja kepala daerah sebelumnya yang buruk dan tidak ada dampak pembangunan dan kesejahteraan.
Yang kelima politik dinasti dianggap menghambat fungsi check and balances antara pemerintah dan legislatif.
Dan yang terakhir adalah kinerja kepala daerah sebelumnya yang berkaitan dengan calon, berpotensi menyalahgunakan kewenangan.
"Kepala daerah yang lahir dari politik dinasti punya potensi untuk mempraktikkan nilai-nilai korupsi dan nilai-nilai pemerintah yang tidak jujur, dagang pengaruh dan sebagainya," tutupnya.