Anggota DPRD Sindir Pemkab Gresik Yang Gemar Bangun Landmark Tanpa Ada Fungsinya

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK – Kalangan dewan heran pembangunan landmark yang terus dikebut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik.

Selain menanyakan kepentingan dari fungsi, juga manfaat dari landmark yang gencar dibangun tersebut.

Seperti pembangunan landmark Gardu Suling (Garling) di perempatan Gedung Nasional Indonesia (GNI). Komisi III DPRD Gresik mengaku tidak habis pikir apa yang menjadi pemikiran pemkab.

Apalagi memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membangun benda mati seperti itu tidak efektif.

Sekretaris Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi menyebut bahwa dana CSR tidak hanya untuk membuat monumen saja.

"Padahal masih banyak fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat banyak masih perlu ditingkatkan," ujarnya saat melakukan sidak di landmark Gardu Suling atau Garling kepada Tribunjatim.com, Kamis (13/2/2020).

Politisi PKB ini menyoroti masyarakat Gresik yang masih belum bisa menikmati fasilitas sepenuhnya. Seperti saat musim hujan tiba, maka ada saja wilayah Gresik yang banjir. Terutama daerah langganan banjir yang tak kunjung tuntas.

Musim hujan selesai, giliran musim kemarau. Warga Gresik kembali terkena dampak. Kekeringan masih menjadi pekerjaan rumah terutama di wilayah Gresik yang berada diperbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

"Harusnya pemanfaatan CSR ada kaitannya dengan hal itu. Sehingga berdampak langsung kepada masyarakat," kata pria asal Menganti ini kepada Tribunjatim.com.

• Tersingkir di Satu Laga Tersisa Piala Gubernur Jatim 2020, Pelatih Persik Kediri Ingin Rotasi Pemain

• Baru Dibuka Hari Ini, Bioskop Kota Cinema Mall Pamekasan Sudah Dilengkapi CCTV Infrared

• Gantikan Evan Dimas, Osvaldo Haay Jalani Debut Bersama Persija Jakarta Saat Lawan Sabah FA

Hamdi mengaku harusnya pemkab membeli alat berat untuk mengeruk sungai yang mulai dangkal di wilayah Gresik kota. Kemudian mobil air untuk petani yang terdampak kekeringan sehingga penanganan akan lebih cepat. Tidak ada lagi pemandangan warga menunggu bantuan air bersih.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Gresik, Lutfi Dawam hanya bisa geleng-geleng saat masuk ke dalam monumen garling yang sedang dikerjakan itu. Ditutupi seng berwarna hijau, landmark garling ini menelan biaya Rp 800 juta.

Politisi Gerindra ini menyarankan agar Pemkab menengok landmark Garling yang asli di pertigaan jalan Raden Santri. Kondisinya saat ini lusuh, digunakan warga sekitar untuk berjualan makanan di samping kanan dan kiri.

"Yang asli tidak diurus malah bikin tandingan," ujar Dawam.

Menurutnya, pemerintah tidak belajar dari pembangunan landmark Gajah Mungkur yang viral menjadi sorotan nasional. Landmark gajah mungkur buatan Pemkab senilai Rp 1 miliar dari CSR PT. Petrokimia Gresik malah jadi lelucon di media sosial.

Bahkan pewaris Gajah Mungkur malah tidak diajak komunikasi dengan Pemkab dan tidak ada bantuan untuk merawat cagar budaya.