Di Toraja Utara, LaNyalla Disambati Soal Sengketa Tanah Fasum dan Kurangnya Gedung SMU

TRIBUNJATIM.COM, MAKASSAR - Kabupaten Toraja Utara menjadi tempat kunjungan kerja hari terakhir Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan menempuh jalan darat selama hampir dua jam dari Kota Palopo, LaNyalla beserta rombongan langsung menggelar rapat kerja dengan Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan, Rabu malam (12/2/2020).

Raker yang digelar di hall petemuan Hotel Toraja Misiliana itu selain dihadiri empat Senator DPD RI, masing-masing, Lily Amelia Salurapa (Dapil Sulawesi Selatan), Hasan Basri (Kalimantan Utara), Ajbar (Sulawesi Barat) dan Alexander Fransiscus (Bangka Belitung), juga diikuti oleh jajaran Forkompinda Toraja Utara serta sejumlah ormas dan OKP, seperti KNPI, Pemuda Pancasila, Kelompok Cipayung dan KONI Kabupaten Toraja Utara.

Dalam sesi dialog, perwakilan dari unsur KONI dan KNPI Torut mengadu ke LaNyalla perihal tanah yang selama ini dijadikan fasilitas umum berupa sekolah, sarana olahraga serta puskesmas yang sepertinya bakal tergusur, menyusul kekalahan Pemkab Toraja Utara di pengadilan dalam perkara sengketa tanah tersebut.

“Kami sangat memohon agar DPD RI membela kami, karena fasum tersebut kami gunakan untuk kepentingan warga dan pemuda di Toraja Utara,” ungkap wakil dari KONI.

Menanggapi hal tersebut, LaNyalla menyatakan DPD RI sebagai lembaga legislatif tentu tidak bisa intervensi kepada lembaga yudikatif.

• Anggota DPRD Sindir Pemkab Gresik Yang Gemar Bangun Landmark Tanpa Ada Fungsinya

• Tersingkir di Satu Laga Tersisa Piala Gubernur Jatim 2020, Pelatih Persik Kediri Ingin Rotasi Pemain

• Divaldi, Bocah Korban Tenggelam di Kali Pucang Sidoarjo Selalu Uluk Salam

Namun, dia berjanji akan mempelajari persoalannya, dan menyampaikan kepada pemerintah pusat, agar ada solusi atas kemungkinan tergusurnya fasum tersebut.

“Kami memang wakil daerah yang bertugas memperjuangkan kepentingan daerah di pusat. Nanti akan kami pelajari dan coba cari solusinya. Tetapi kalau intervensi putusan pengadilan, itu tidak mungkin,” jawab LaNyalla.

Sementara wakil ketua DPRD Toraja Utara Semuel T. Lande, menyampaikan masih adanya kecamatan di Toraja Utara yang belum memiliki sekolah SMU.

Sementara pemerintah pusat sudah memberlakukan sistem zonasi.

Sehingga daya tampung SMU terdekat tidak memadai untuk menampung lulusan SMP dari kecamatan tersebut.

“Kami mohon ini menjadi perhatian. Karena SMU menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut LaNyalla mengakui sistem zonasi menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Apalagi sistem tersebut lebih cocok diterapkan di kota besar, untuk menghindari adanya dominasi sekolah favorit.

Senada dengan LaNyalla, Senator Ajbar menyatakan memang seharusnya keberadaan sekolah di suatu lokasi atau wilayah harus lengkap.