Koordinasi Antar Dinas Buruk, Wali Kota Batu Dewanti: Konyol

TRIBUNJATIM.COM, BATU - Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengingatkan setiap organisasi perangkat daerah memiliki komunikasi dan koordinasi yang baik.

Terutama terkait pelaksanaan program-program yang berkaitan erat dengan pelayanan masyarakat.

Dewanti menilai, komunikasi antar perangkat daerah di Pemkot Batu kurang baik sehingga pelaksanaan program tumpang tindih, atau bertabrakan.

Hal itu ia sampaikan saat gelar Coffee Morning di Balaidesa Punten, Senin (2/3/2020).

Wali kota perempuan pertama di Kota Batu itu mencontohkan perbaikan jalan di kawasan pertanian, yang awalnya dikerjakan oleh Dinas Pertanian. Lalu dikerjakan kembali oleh Dinas PUPR.

• MotoGP Qatar 2020 Resmi Dibatalkan Akibat Merebaknya Wabah Virus Corona

• Dua Korban Tenggelam Perahu Penyeberangan Sungai Brantas Ditemukan Meninggal Dunia

• Ternyata Tiket Kereta Lebaran dari H-3 Hingga H+3 Tersisa 90,461 Lembar

Menurut Dewanti, hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Dewanti pun mengatakan kejadian tersebut konyol.

“Kemarin itu ada yang sudah dikerjakan Dinas Pertanian, tapi dikerjakan Dinas PUPR. Ini kan konyol,” kata Dewanti.

Dewanti juga mengakui koordinasi yang terbangun saat ini kurang bagus. Perlu ada perbaikan segera agar program-program pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

Dewanti juga mengingatkan agar dinas berani menolak kritik dan saran dari anggota dewan jika memang programnya sudah selesai dikerjakan.

“Dinas, kalau sudah begitu harus berani menolak. Selain kita tidak punya koordinasi yang bagus, juga tidak ditindaklanjuti. Kalau sudah dikerjakan, Pak Arief (Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Red) dan Pak Sugeng (Kepala Dinas Pertanian, Red) ya jangan dikerjakan lagi. Paling hanya dimaki-maki saja sama dewan. Kita ini repot, kita komunikasikan kalau bisa. Sebetulnya Pak Sekwan harus berperan dalam hal ini,” kata Dewanti.

Diterangkan Dewanti, program infrastruktur merupakan program yang paling dirasakan oleh masyarakat. Maka dari itu, harus dibangun koordinasi yang bagus antara Dinas Pertanian, Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

“Khusus untuk jalanan menuju ke pertanian, tolong ketiga dinas ini berkoordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran,” tegas Dewanti. (Benni Indo/Tribunjatim.com)