Anggaran Rp 400 Miliar Trenggalek Dikoreksi Imbas Corona, Bupati Mas Ipin Pastikan ADD Tak Berkurang

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengoreksi anggaran senilai Rp 400 miliar dari APBD akibat wabah Corona atau Covid-19.

Nilai itu sebagian besar berasal dari dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah yang lepas akibat wabah.

"Kami hitung dipostur pendapatan kami, yang kemungkinan besar akan menurun. Sehingga kemungkinan besar kami butuh Rp 320 miliar," kata Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Kamis (9/4/2020).

• Permintaan Tulus Aurel Hermansyah ke Anang-Krisdayanti Jika Ia Nikah, Raul Lemos Disinggung

• Kondisi Mutia Ayu dan Sang Anak Setelah Kepergian Glenn Fredly Dikuak Adik Ipar, Mohon Doanya Aja

Nilai itu masih harus ditambah denan kebutuhan anggaran untuk penanganan dalam menghadapi pandemi Corona.

Mas Ipin, sapaan akrab Bupati Trenggalek, mengatakan, pemkab butuh dana sekitar Rp 80 miliar untuk menghadapi wabah Corona.

Dana itu disesuaikan dengan skema terburuk yang bakal terjadi.

• Ada Perbaikan Jaringan Listrik, 4 Desa di Pamekasan Dipadamkan Sementara Sampai 3 Jam

"Dana ini saya harap tidak akan kami gunakan, dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir," sambung Mas Ipin.

Dengan total APBD senilai Rp 1,9 miliar, Mas Ipin menyebut, keuangan pemkab kini sekadar cukup untuk gaji pegawai, transfer desa, belanja modal, dan penanganan Covid-19.

Proyek pembangunan jalan dan bangunan harus diundur karena anggaran difokuskan pada penanganan Corona.

Program-program ini nantinya akan dimasukkan dalam prioritas anggaran di tahun 2021.

Dalam kondisi demikian, Mas Ipin memastikan Alokasi Dana Desa (ADD) tak akan berkurang.

"Karena desa punya gugus tugas, dan bahkan kami masih menghitung apakah mungkin desa-desa di perbatasan, yang rawan dan ada kasus positif bisa mendapat afirmasi lebih," ucapnya.

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran, TPAD kini masih menyisir pos-pos yang bisa dihemat.

Contohnya, anggaran perjalanan dinas dan belanja daerah bisa dihemat senilai Rp 43 miliar.

Sementara dana hibah ke lembaga-lembaga yang telah dirasionalisasikan, serta belanja kerja plus Silpa tahun lalu tercatat senilai Rp 90 miliar.

"Kami masih cari sumber-sumber yang lain," ujar Bupati termuda yang saat ini menjabat itu.

Penulis: Aflahul Abidin

Editor: Heftys Suud