Polisi Malang Minta Kemenkumham Selektif Beri Asimilasi Warga Binaan: Akan Surati Minta Data Napi

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Polresta Malang Kota minta agar Kemenkumham selektif untuk memberikan asimilasi bagi warga binaan.

Wakapolresta Malang Kota AKBP Setyo Koes Heriyatno mengatakan sepekan ini memang terjadi adanya peningkatan kejahatan khususnya kejahatan jalanan.

"Baik jambret, curanmor dan pencurian dengan pemberatan lainnya. Namun untuk angka peningkatan pastinya saya masih belum tahu," ujarnya kepada TribunJatim.com, Selasa (14/4/2020).

• Pemkab Malang Persilakan Nelayan Cari Ikan di Tengah Wabah Covid-19, Sanusi: Kita Perlu Sumber Gizi

• Hawai Waterpark Grup dan Yayasan Klenteng Eng An Kiong Berikan APD Rp 100 Juta kepada Pemkot Malang

• Kebijakan Polres Malang Awasi Napi Asimilasi, Bakal Dihukum Lagi Jika Berbuat Kejahatan

Ia menjelaskan bahwa dirinya masih belum tahu apakah peningkatan kriminalitas itu terkait pembebasan napi yang mendapatkan asimilasi dari pemerintah.

"Kalau untuk dikaitkan hal itu masih belum tahu. Tapi dugaan tersebut sepertinya ada," jelasnya.

Selain itu dirinya meminta agar pihak Kemenkumham untuk lebih selektif memberikan asimilasi bagi warga binaan.

"Karena kita melihat kasus curanmor di wilayah Blimbing ini, dimana tersangka baru mendapatkan asimilasi tetapi bukannya sadar malah mengulangi lagi perbuatannya. Jadi saya harap Kemenkumham lebih selektif memberikan asimilasi bagi warga binaan," bebernya.

Selain itu, hingga saat ini Polresta Malang Kota belum mendapatkan data napi atau warga binaan yang mendapat asimilasi.

"Kita akan berkirim surat ke Kemenkumham untuk meminta data tersebut. Supaya dapat lakukan pengawasan dan langkah langkah pencegahan," tandasnya.