Virus Corona di Surabaya
Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dihelat Desember, Gus Hans Pilih Konsentrasi Selesaikan Covid-19
Gus Hans menyebut, masalah masyarakat akibat virus Corona (Covid-19) juga dirasakan langsung oleh kalangan bawah.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Saat ini, Gus Hans tengah ditunjuk oleh Partai Golkar Jawa Timur untuk menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 oleh partainya.
Gus Hans pun telah menyiapkan sejumlah strategi dalam menekan angka penularan virus Corona.
Di antaranya pembagian 20 ribu hand sanitizer dan sabun kepada masyarakat umum, serta ribuan masker dan 500 alat pelindung diri (APD) kepada para medis. Pembagian pun sudah dilakukan sejak awal April lalu.
Selain itu, Partai Golkar Jawa Timur juga menunda serangkaian proses persiapan Pilkada.
Di Jatim, partai berlambang pohon beringin ini memilih fokus menyelesaikan penanganan Covid-19.
• Ditunjuk Jadi Ketua Satgas Penanganan Corona Golkar Jatim, Begini Strategi Gus Hans
Dibandingkan melanjutkan proses pemenangan Pilkada, Ketua DPD Golkar Jatim, Sarmuji, menegaskan, partainya memilih membantu pemerintah dalam mengurangi penularan pandemi global tersebut.
"Di situasi seperti ini, tak pas rasanya kalau kita bicara politik," kata Sarmuji ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (6/4/2020).
Untuk diketahui, Komisi II DPR RI mengambil sikap untuk menyetujui penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020.
Adapun penundaan Pilkada Serentak 2020 tersebut akan dilakukan hingga tanggal 9 Desember 2020.
• Melalui GoShop, Masyarakat Surabaya Tetap Bisa Belanja Kebutuhan di Pasar Tanpa Harus Keluar Rumah
• Fight Back Corona! Royal Singosari Cendana Surabaya Bagi Ribuan Masker Gratis hingga Nasi Kotak
Keputusan ini diambil mengingat kondisi Indonesia yang tengah berada dalam masa darurat Covid-19 hingga bulan Mei 2020.
Keputusan ini telah dibahas pada Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI.
Rapat Kerja bersama dilaksanakan secara virtual pada Selasa (14/4/2020).
Rapat Kerja tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI.
Editor: Dwi Prastika
