Ketua DPRD Tuban Tanggapi Robohnya Patung Dewa Kong Co: Kehendak yang Kuasa, Jangan Dikaitkan SARA

Ketua DPRD Kabupaten Tuban menanggapi runtuhnya patung Dewa Kong Co Kwan Sing Tee Koen, harap tidak dikaitkan dengan SARA.

KOLASE TRIBUNJATIM.COM
Ketua DPRD Kabupaten Tuban, HM Miyadi saat berkomentar terkait runtuhnya patung Kong Co Kwan Sing Tee Koen, Jumat (17/4/2020)  

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Ketua DPRD Kabupaten Tuban, HM Miyadi menanggapi runtuhnya patung Dewa Kong Co Kwan Sing Tee Koen di Kelenteng Kwan Sing Bio Tuban.

Patung setinggi 30 meter itu roboh dan hanya mentisakan rangka, Kamis (16/4/2020), sekitar pukul 10.00 WIB.

Politisi PKB itu bahkan merespon pedas atas keberadaan patung tersebut. 

Pria Gresik Kaget Ada Wanita saat Buka Warung Kopi, Teriak Sambil Mau Lepaskan Baju, Lihat Endingnya

VIRAL Curhat Wanita Hamil Wajah Jadi Berubah Drastis, Kayak Nenek, Hati Hancur, Sikap Suami Hebat

Pasalnya, patung senilai Rp 2,5 miliar yang berdiri tegak menghadap laut itu tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

"Patung itu sempat jadi polemik, kontroversi, karena tidak mengantongi IMB," kata Miyadi kepada wartawan, Jumat (17/4/2020).

Dia menjelaskan, dalam proses pembangunannya patung sempat ditolak oleh masyarakat, bahkan ada yang mendesak untuk dirobohkan.

Dukung Kegiatan di Rumah Aja, Biznet Perpanjang Upgrade Bandwidth Gratis sampai 31 Mei 2020

Rincian Pasien Covid-19 RS Unair Surabaya: 7 Positif, 4 ODP Dirawat Inap Alami Demam hingga Sesak

Namun, seiring berjalannya waktu di mana Kabupaten Tuban sebagai Bumi Wali yang terdapat makam Sunan Bonang, tanpa dirobohkan patung sudah runtuh sendiri.

"Saya bersyukur patung roboh sendiri tanpa dirobohkan, ini merupakan kehendak yang kuasa," terangnya.

Dengan adanya kejadian ini, Miyadi berharap agar pihak Kelenteng tidak memaksakan kehendak untuk merencanakan membangun patung kembali.

1.600 Alat Rapid Test Pesanan Kota Batu Bakal Tiba dari Jakarta, Diprioritaskan untuk Tenaga Medis

Sebab, jika dipaksa akan ada penolakan masyarakat dan sejumlah efek lainnya.

Bahkan, jika kelenteng memaksa mengurus izin pembangunannya sekalipun, DPRD akan mendorong untuk tidak diterbitkan. Meski urusan perizinan kewenangan Pemerintah Daerah.

Sekretaris DPC PKB Tuban itu juga meminta, agar runtuhnya patung Kong Co ini jangan diseret ke isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA).

"Saya mendorong untuk izin tidak dikeluarkan, patung runtuh jangan dikaitkan SARA," pungkasnya.

Penulis: Mochamad Sudarsono

Editor: Heftys Suud

Penulis: M Sudarsono
Editor: Hefty Suud
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved