Jelang PSBB Surabaya Raya, DPR RI Minta Pemda Hati-hati Tentukan Target Penerima Bansos Covid-19

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Menyusul akan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, Anggota Komisi II DPR RI, Aminurokhman  meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak.

Yang lebih penting lagi, dalam menyiapkan Bansos tersebut adalah objektivitas pendataan warga yang berhak menerima bantuan dampak Covid-19 baik di daerah yang diberlakukan PSBB maupun tidak.

• Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad Usulkan Lumbung Pangan Jatim Libatkan Toko Kelontong

• Fraksi Gerindra DPRD Jatim Minta Penerapan PSBB Sidoarjo dan Gresik Tak Berlaku di Wilayah Pinggiran

• Tak Mungkin Tolak Pemudik, Ketua DPRD Jatim Minta Pemerintah Kabupaten/Kota Siapkan Ruang Observasi

"Kita meminta pemerintah kabupaten kota dan provinsi agar data ini tidak ganda dengan bantuan yang reguler dari pemerintah pusat. Betul-betul dipastikan agar tidak terjadi kecemburuan karena dampak Covid-19 ini meluas ke semua sendi masyarakat," kata Aminurokhman, Rabu (22/4/2020).

Menurut Aminurokhman, dalam situasi yang seperti ini akan sangat tidak objektif jika menentukan kriteria penerima bantuan sosial hanya berdasarkan kriteria yang digunaka saat menentukan penerima program PKH, seperti kepemilikan kendaraan.

"Kita harus obyektif, melihat betul kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang layak menerima bantuan itu," lanjutnya.

Untuk menghindari agar tidak tumpang tindih sehingga bantuan sosial bisa merata, Mantan Wali Kota Pasuruan meminta perangkat daerah sampai tingkat desa untuk turun langsung dan melakukan verifikasi yang fair.

"Karena kalau tidak terjadi keakuratan sasaran program justru akan menimbulkan ketidakstabilan kondisi sosial ekonomi masyarakat, gejolak Kamtibmas akan terjadi, karena ekonomi sedang susah," lanjut politisi Nasdem ini.

Aminurokhman melihat komitmen yang luar biasa dalam penanggulangan Covid-19 ini terutama untuk menanggulangi dampak sosial.

Seperti Pemprov Jatim yang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,384 triliun untuk menanggulangi pandemi Virus Corona (Covid-19).

Dari anggaran tersebut Rp 825,31miliar diantaranya untuk kuratif,  Rp 110,17 miliar untuk promotif dan preventif, Rp 995,04 miliar untuk social safety net, Rp 454,26 miliar untuk pemulihan ekonomi.

"Rp 405 Triliun dari pemerintah pusat itu juga cukup besar dan signifikan, komitmennya luar biasa tapi kalau implementasinya di bawah tidak disikapi dengan bijak justru akan kontraproduktif," pungkasnya.