Dampak Pandemi Covid-19, Ada 85 Ribu Warga Kota Malang Dapat Bansos, Pemkot: Per 1 Kepala Keluarga

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Sebanyak 85 ribu warga Kota Malang akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah imbas dari pandemi Covid-19 atau virus corona.

Jumlah tersebut bersumber dari verifikasi data yang dilakukan oleh Pemkot Malang dengan pemerintah pusat.

Di mana masyarakat yang akan mendapatkan bantuan dari APBN sebanyak 41.000 jiwa, APBD Pemprov Jatim 15.000 jiwa dan APBD Kota Malang sekitar 29.000 jiwa.

• Dampal Covid-219, Petani Jeruk Baby di Dau Kabupaten Malang Meraup Untung Besar

• NEWS VIDEO - Nekat Balap Liar Saat Wabah Corona, 62 Remaja Dijemur di Mapolresta Malang Kota

• Lagi Viral, Pria Curi Elpiji Melon, Aksinya Ketahuan Pemilik Toko dan Warga Kota Malang

Khusus untuk Kota Malang, jumlah penerima bansos kemungkinan akan bertambah.

Mengingat, Pemkot Malang saat ini masih terus melakukan verifikasi data nama-nama warga yang berhak mendapatkan bantuan.

"Bantuan ini hanya untuk satu KK. Jadi bukan perorangan. Misalkan dalam satu KK ada dua nama orang yang berhak mendapatkan bantuan, maka harus dipilih salah satu," ucap Kabag Humas Pemkot Malang M Nur Widianto.

Untuk itu, validasi data warga penerima bansos akan dilakukan melalui aplikasi SiBansos.

Di mana warga yang terdata dobel baik di Pemda, Pemprov maupun Pusat akan tereliminasi secara otomatis melalui aplikasi tersebut.

Dikarenakan, proses pendataan yang dilakukan melalui nomor NIK yang ada di KTP masing-masing warga.

"Jadi otomatis tereliminasi. Apabila masyarakat sudah mendapatkan bantuan dari Pemda, jadi tidak bisa mendapatkan bantuan lagi dari pusat ataupun Pemprov Jatim," ucapnya.

Sementara itu, Pemkot Malang juga telah membagi klaster-klaster penerima bansos yang diembankan kepada enam OPD.

Pertama dari Dinas Sosial, tercatat ada 6.270 warga yang akan menerima bansos.

Di mana 1.666 orang sudah mendapatkan pencairan bantuan, dan 4.604 sisanya masih menunggu proses pencarian.

Kedua, Disnaker PMPTSP telah mendata 2.968 karyawan yang terdampak Covid-19.

Karyawan yang di PHK oleh perusahaan sebanyak 279 orang, dan yang dirumahkan sebanyak 2.689.

Ketiga, Dinas Perhubungan telah mendata 3.117 orang terdampak Covid-19.

Jumlah tersebut di antaranya ialah 980 orang sopir angkot/mikrolet dan 2.137 juru parkir.

Keempat, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata telah mendata 394 pedagang yang berjualan di area Velodrome, Stadion Gajayana dan Malang Night Market.

Pencairan bantuan kepada para pedagang tersebut telah dicairkan oleh Pemerintah Kota Malang.

Kelima, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mencatat 1.364 pedagang yang berjualan di area sekolahan dan para pekerja seni.

Mereka juga telah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Kota Malang.

Keenam, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan telah mencatat 2.500 para PKL yang berjualan di pinggir jalan.

Mereka belum mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Malang.

"Kalau dari Pemkot bantuannya berupa uang tunak senilai Rp 300 Ribu. Sedangkan dari pusat Rp 600 Ribu per bulan," ucap Wiwid.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan, bahwa dalam memerangi Covid-19 ini diperlukan kebersamaan langkah dan saling menguatkan.

Mulai dari aspek Jaring Pengaman Sosial yang harapannya bisa meringankan beban warga yang perlu mendapatkan bantuan.

Untuk itu, proses verifikasi dan validasi data terus dilakukan oleh Pemkot Malang.

Sembari membuka informasi kepada masyarakat yang memang benar-benar terdampak Covid-19.

"Kita pun akan menginformasikan secara terbuka siapa siapa penerima bansos, sebagai bentuk transparansi. Saya juga perlu mengingatkan, kita juga tidak boleh melupakan aspek medis, maka selain Jaring Pengaman Sosial, anggaran bidang kesehatan jadi fokus kami," tandasnya.