DPRD Jawa Timur Siap Terima Aduan Warga Soal Penyaluran Bantuan yang Salah Sasaran

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM - DPRD Jawa Timur siap menerima aduan masyarakat apabila menemukan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan penanganan warga terdampak virus Corona atau Covid-19.

Tak perlu datang ke gedung DPRD, warga diperbolehkan untuk melapor melalui media sosial.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad, mengaku telah menerima banyak laporan soal penyaluran bantuan yang dinilai salah sasaran.

"Ada yang mengatakan bahwa bantuan ini diberikan bukan untuk orang yang tepat," kata Anwar Sadad, ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (7/5/2020).

Namun Anwar Sadad menjelaskan, sejauh ini laporan itu tidak didukung oleh bukti-bukti pendukung.

"Oleh karena itu, saya imbau jika ada anggota masyarakat merasakan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan tersebut, jangan segan-segan melaporkan ke DPRD Jatim," tambahnya.

• Dikhawatirkan Jadi Sumber Penularan Covid-19, Pasar di Jawa Timur akan Terapkan Physical Distancing

• Pengusulan Penerima Bansos Tunai Kemensos Ditutup, Jawa Timur Penuhi 95 Persen Kuota

Laporan tersebut nantinya harus disertai dengan menunjukkan bukti awal.

"Pelapor bisa memanfaatkan medsos, baik Facebook, Instagram, atau Twitter. Baik ke akun DPRD Jatim atau ke akun pribadi saya," kata Anwar Sadad, yang juga pemilik akun Instagram @ansadad ini.

Sejauh ini, laporan itu telah ia terima melalui beberapa akun media sosialnya mengenai ketidaktepatan penyaluran bansos dari pemerintah.

Beberapa laporan menyebut data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi pijakan penyaluran bansos tidak akurat.

• Temui Gubernur Khofifah, Gugus Tugas Covid-19 Pusat Turun Tangan Bantu Penanganan Corona di Jatim

• UPDATE CORONA di Jatim Kamis 7 Mei, Positif Covid-19 Tembus 1.265 Orang, Surabaya Raya 19 Kasus Baru

"Kami bisa memaklumi bahwa dalam situasi normal saja, data keluarga penerima manfaat tidak tersaji akurat. Apalagi, dalam situasi krisis seperti sekarang ini," kata sekretaris DPD Gerindra Jatim ini.

Sekalipun demikian, sudah seharusnya pihak eksekutif memperbaikinya.

"Oleh karena itu, saya berharap jika masyarakat menemukan data yang tidak akurat di desanya, di RW, atau di RT, silakan menyampaikan bukti-bukti pendukung awal ke DPRD Jawa Timur," kata Anwar Sadad.

"Misalnya dugaan salah sasaran dengan menyertakan lokasi tepatnya di mana dan informasi pendukung lainnya. Agar efektif, bisa melaporkan melalui media sosial," pungkasnya.

Untuk diketahui, Pemprov Jatim menyiapkan bansos berupa bantuan keuangan khusus untuk warga terdampak Covid-19.

• Modus Tanya Alamat, Wanita Surabaya Jambret Anting Anak Kecil, Teriakan Kakak Korban Buatnya Dibui

• Pemkab Siap Buka Wisata Lembah Indah Malang seusai Covid-19 Berakhir, Diklaim Jadi Jujukan Wisatawan

Bansos tersebut nilainya mencapai Rp 549,9 miliar dan akan dibagikan kepada 750 ribu keluarga. 

Bantuan ini berada di luar program bantuan yang sebelumnya telah disiapkan bagi warga terdampak Covid-19.

Untuk diketahui, sejumlah fasilitas dari pemerintah siap diberikan.

Di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), hingga lapisan BPNT dari pemprov bagi KPM yang berbasis kelurahan.

Kemudian, kartu sembako, bantuan tunai dari Kemensos, program Kartu Prakerja, dan ada Bantuan Langsung Tunai dari dana desa.

• Imbas PSBB Jawa Timur, 250 Bus Harapan Jaya Berhenti Operasi, Ratusan Awak Dirumahkan

• Ikut Kabupaten Malang, Kota Batu Tunda Kirim Draf PSBB, Padahal Sudah Ditandatangani Dewanti Rumpoko

"Berikutnya, kalau masih tak tersisir, akan ada intervensi Pemprov Jatim berupa bantuan keuangan khusus,” kata Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Senin (27/4/2020) lalu. 

Kata Khofifah, Pemprov Jatim sudah menyiapkan dana bantuan keuangan khusus untuk sebanyak 750.000 KPM yang belum mendapat intervensi dari pemerintah pusat.

Mereka akan diberikan bantuan tunai Rp 200 ribu per bulan selama tiga bulan ke depan.

Sedangkan khusus untuk warga masyarakat di kepulauan akan mendapatkan intervensi Rp 500 ribu per bulan, juga selama tiga bulan.

“Alokasi dana bantuan keuangan khusus bagi warga terdampak Covid-19 yang kami siapkan totalnya adalah Rp 549,9 miliar,” tegasnya.

Editor: Dwi Prastika