Anggota DPRD Surabaya Kritik Tajam Orang Sekeliling Risma, Buntut Risma Marah Besar Soal Mobil PCR

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Polemik bantuan mobil PCR virus Corona atau Covid-19 yang sempat memicu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini / Risma marah besar masih terus menjadi sorotan.

Terbaru, giliran politisi dan anggota DPRD Surabaya yang menyorot tajam polemik antara Risma dan Pemprov Jatim. Keberadaan orang di sekeliling Risma jadi sorotan tajam.

Anggota DPRD Surabaya Arif Fathoni merasa pilu atas sajian drama berkepanjangan antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim.

Terlebih polemik mobil PCR virus Corona itu terjadi menjelang peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke 727, Minggu (32/5/2020) hari ini.

• Jelang Risma Lengser dari Jabatan Wali Kota Surabaya, Begini Pengakuan Risma Soal Langkah ke Depan

• Golkar Sindir Keras Aksi Risma Marah Besar Soal Mobil PCR: Malu Dilihat Warga, Politisi PDIP Membela

Mobil PCR bantuan dari BNPB tersebut diklaim permintaan Surabaya. Namun oleh Pemprov Jatim dialihkan ke daerah lain.

"Memilukan kita semua. Ini kado Ultah Hari Jadi Kota Surabaya yang memprihatinkan. Ada baiknya orang di sekeliling Bu Wali ( Risma ) besok lagi bisa memberi masukan yang menyejukkan dan lebih bijaksana," kata Arif Fathoni, Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya, Minggu (31/5/2020).

Risma marah setelah mengetahui bahwa mobil PCR yang dia inginkan dialihkan ke Tulungagung dan Lamongan.

Ke depan, Wali Kota Surabaya dua periode tersebut diminta lebih meningkatkan komunikasinya dengan Gubernur terkait dengan penanganan bersama pandemi Covid-19.

• Dituntut Libatkan Saputri dan Dory di Konser Kenang Didi Kempot, Yan Vellia Bereaksi: Saya Kuasa Apa

• Hati-hati, Seorang Ahli Jelaskan Potensi Paparan Virus Corona saat Belanja di Mal, Begini Alasannya

Surabaya adalah ibukota Provinsi Jatim, Gubernur secara hirarki merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Jika berselisih dengan Gubernur sama dengan berslisih dengan Pemerintah Pusat.

"Saya kira Bu Wali bisa lebih bijak. Saya yakin bisa. Kalau terus berlawanan saya kita tidak elok di Republik yang terbingkai dalam NKRI ini," kata Fathoni, anggota Komisi A DPRD Surabaya ini.

Penanganan pandemi corona tidak hanya soal alat tes. Namun bagaimana pemerintah daerah merekayasa sosial, mengatur piranti, hingga interaksi warga agar mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

Ada himbauan yang di pasang di  masing-masing area publik. Penyediaan hand sanitaizer dan pemberian masker. Inilah tugas esensial dari pada berdebat dengan instansi vertikal.

"HUT Surabaya, Pemkot harus memberi kado roadmap penanganan pandemi secara strategis. Bisa kalau mau sejak awal dalam pembahasan refocussing dan realokasi anggaran bisa digunakan untuk pencegahan dan penanganan secara total dan menyeluruh," kata politisi muda Partai Golkar ini.

Sementara cluster ekonomi harus tumbuh, salah satunya pasar pasar tradisional di Surabaya. Tugas Pemkot adalah memastikan bahwa interaksi sosial tersebut memenuhi protokol kesehatan secara ketat. Pemkot harus hadir dan hindari berwacana.

"Yang sakit diobati, yang sehat jangan sampai terinfeksi. Kehadiran pemkot merekayasa sosial dengan protokol kesehatan ketat. Pemkot jangan sampai abai," imbuh Fathoni.