KPU Jatim Targetkan Tambahan Anggaran untuk Protokol Covid-19 Tuntas Pertengahan Juni

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Timur kini tengah menghitung persiapan tahapan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada.

Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi pelaksanaan protokol Covid-19.

Di antaranya, untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) selama bertugas di tahapan Pilkada.

"Saat ini, kami meminta masing-masing KPU daerah cek harga pasar APD sebagai dasar usulan penambahan anggaran nanti," kata Ketua KPU Jawa Timur, Choirul Anam ketika dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (30/5/2020).

Nantinya, sumber penambahan anggaran tersebut bisa dari tiga kemungkinan.

Pertama, dari dana hibah daerah lewat pengalihan anggaran yang telah ditetapkan, namun masih mungkin bisa diubah.

Kedua, menunggu anggaran dari KPU pusat lewat APBN.

• 1.896 Penyandang Disabilitas Kabupaten Kediri Terima Bantuan Sosial Tunai Rp 600.000

Ketiga, menggunakan kombinasi dana hibah daerah dan dana dari KPU pusat.

"Saat ini kami masih menunggu regulasi resminya. Sehingga, semua kemungkinan tersebut masih bisa terjadi," katanya.

Choirul Anam belum dapat memastikan persentase kenaikan jumlah anggaran masing-masing daerah.

Namun, pihaknya menargetkan bahwa anggaran tersebut bisa digunakan pertengahan Juni mendatang.

Mengingat, KPU sudah akan memulai tahapan pada 15 Juni mendatang.

"Harapannya, saat tahapan dilanjutkan, APD sudah tersedia. Sehingga, seharusnya anggaran selesai (cair) sebelum tanggal itu," kata Choirul Anam.

• UPDATE CORONA di Tuban Sabtu 30 Mei, Jumlah Kasus Positif 44, Satu Pasien Asal Jatirogo Meninggal

• Pilkada Serentak Fix 9 Desember, Nasdem Jatim: Bulan Juni Rekomendasi Sudah Tuntas

"Tidak harus semuanya langsung terpenuhi. Namun, bisa juga menggunakan skala prioritas didasarkan pada tahapan yang dilakukan," katanya.

Sejumlah tahapan Pilkada yang akan dilanjutkan oleh penyelenggara memang mengharuskan penyelenggara bertemu dengan calon pemilih.

Sebelumnya, Komisioner KPU Surabaya Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Naafilah Astri menyebut empat tahapan terdekat yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara.

Keempat tahapan ini seharusnya dijadwalkan terlaksana pada Maret hingga Mei lalu. Di antaranya, mulai pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan, rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), hingga pemutakhiran data pemilih.

• Sempat Ditunda 3 Bulan Gegara Corona, Tahapan Pilkada Mojokerto 2020 Bakal Kembali Dimulai 15 Juni

• Kantongi SK Kemenkumham, Partai Gelora Jawa Timur Siapkan Relawan untuk Tatap Pemilu 2024

Misalnya, verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan.

Tahapan ini mengharuskan penyelenggara mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon.

Metodenya, bisa dengan mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama atau mendatangani alamat pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon.

Sementara itu, sejumlah daerah di Jawa Timur juga telah memiliki bakal calon perseorangan, termasuk di Pilkada Surabaya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah mengusulkan penambahan anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 535,9 miliar untuk antisipasi pandemi Covid-19.

• Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19, Muncul Wacana Pemungutan Suara Menggunakan Pos

Anggaran tambahan itu salah satunya akan dialokasikan untuk tes Covid-19 bagi penyelenggara Pemilu.

Selain untuk biaya tes Covid-19, penambahan anggaran Pilkada yang diusulkan KPU juga dialokasikan untuk pengadaan alat coblos sekali pakai.

Selama ini, paku menjadi alat yang digunakan secara bergiliran oleh pemilih untuk mencoblos. Namun, untuk menghindari penularan Covid-19, dipertimbangkan penggunaan alat lain.

Selain itu, celup jari ke tinta akan diganti ke dalam sistem sekali pakai, lewat spray atau tetes. Kebutuhan lainnya terkait pilkada yang dialokasikan dalam anggaran tambahan adalah pengadaan disinfektan dan masker.

Editor: Dwi Prastika