Pilkada Serentak Fix 9 Desember, Nasdem Jatim: Bulan Juni Rekomendasi Sudah Tuntas

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah bersama DPR RI dan KPU telah sepakat untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

Jadwal Pilkada serentak 2020 ini diundur tiga bulan dari semula 23 September 2020 dampak dari pandemi virus Corona 2019 atau Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Merespon hal tersebut, Sekretaris DPW Nasdem Jawa Timur, Aminurokhman mengungkapkan partainya juga mulai bergerak menyesuaikan untuk menyesuaikan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU.

"Segera kita lakukan proses konsolidasi kembali dengan ketentuan KPU yang baru. Akan kita sesuaikan tidak boleh menunda lagi karena kan KPU sudah menentukan 9 Desember kalau kemarin kan masih ada keraguan, bisa diundur sampai tahun 2021," kata Aminurokhman, Sabtu (30/5/2020).

Anggota DPR RI dari Dapil Jatim II ini menjelaskan untuk menentukan rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah, Nasdem tinggal mengaktualisasikan data-data yang telah diproses.

• Tak Semua Daerah Siap New Normal Life, Nasdem Jatim: Fokus Turunkan Tingkat Penularan Dulu

• Kemarahan Risma Soal Mobil PCR Merembet ke Cekcok Partai, PDI Perjuangan dan Partai Golkar Berdebat

• Kemenag Keluarkan Surat Edaran Panduan Kegiatan di Rumah Ibadah Selama New Normal, Ini Rinciannya

"Sejauh mana progresnya para kandidat selama ini. Ketika itu meyakinkan DPP saya kira DPP tidak menunggu lama pasti akan diterbitkan rekomendasinya agar calon ini ada waktu sisa 6 bulan untuk mengejar elektoralnya," lanjut Aminurokhman yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan dua periode ini.

Aminurokhman yang juga Anggota Komisi II  (bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan Pemilu) mengatakan Pilkada serentak ini tidak bisa terus diundur-undur mengingat hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk virus Sars Cov-2 dan jika terus ditunda akan terjadi kekosongan kepemimpinan di pemerintah kabupaten/kita dan pemerintah provinsi.

"Ketika terjadi kekosongan maka tidak akan bisa lancar program-program pusat dan daerah ketika harus melakukan recovery sosial dan ekonomi akibat dampak Covid-19," kata Aminurokhman

Hal tersebut karena posisi kepala daerah dijabat oleh PJ (penjabat). Dan ketika PJ harus menjalankan fungsi kebijakan publik menurut Aminurokhman, birokrasinya akan lebih panjang dibandingkan kepala daerah definitif.

"DPP Nasdem tentu akan bersiap dan terus mengupdate kondisi kabupaten kota dan calon-calon yang akan direkom. Mungkin bulan Juni sudah tuntas keluar semua rekomnya. Lalu
Juli sudah bisa cepat sosialisasi dengan pola protokol kesehatan Covid-19," pungkasnya.