Dorong Penyaluran Bansos Lebih Merata, DPRD Jatim Minta Pemprov Pikirkan UMKM Jelang New Normal

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 118 laporan dari masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial ( bansos ) sejak aplikasi Jaga Bansos diluncurkan 29 Mei 2020.

Laporan tersebut ditujukan kepada 78 pemerintah daerah yang terdiri dari tujuh pemerintah provinsi dan 71 pemerintah kabupaten/kota.

Pemprov Jawa Timur menjadi salah satu instansi yang paling banyak dilaporkan ke KPK terkait penyaluran bansos, yaitu sebanyak lima laporan.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi B DRPD Jatim, Daniel Rohi, meminta agar Pemprov Jawa Timur melakukan pemutakhiran data agar distribusi bansos lebih merata dan tepat sasaran.

"Gugus Tugas harus bekerja keras memastikan semua masyarakat yang terdampak sudah terdata sehingga bantuan bisa terdistribusi tepat guna dan tepat sasaran," kata Daniel Rohi, Kamis (11/6/2020).

• Gerindra Kawal Keputusan Pemprov Jawa Timur Perbolehkan Pondok Pesantren Kembali Aktif

• Bawaslu Siapkan Pemeriksaan Lanjutan Soal Indikasi Ratusan ASN Tak Netral di Enam Daerah se-Jatim

Menurut Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini, ketepatan sasaran dalam menyalurkan bansos sangat krusial, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan saling tuding serta saling menyalahkan.

Selain bansos, Daniel Rohi juga meminta Pemprov Jawa Timur mulai memperhatikan stimulus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seiring dimulainya era new normal life atau tatanan hidup baru.

"Karena ini sudah memasuki new normal tolong pikirkan insentif untuk pelaku UMKM supaya mereka bisa memulai lagi usahanya. UMKM perlu suntikan dana awal, dan perlu dibantu sesuai proporsi yang mereka miliki," lanjut Daniel Rohi.

• KPU Belum Juga Sampaikan Lanjutan Tahapan Pilkada, Begini Sikap Bawaslu Jatim

• Zona Merah Covid-19 Jawa Timur Sisa 11 Daerah, Gubernur Khofifah: Bisa Segera Masuk New Normal

Legislator asal Dapil Malang Raya ini menilai Pemprov Jawa Timur harus mempercepat langkah pemulihan ekonomi untuk UMKM dengan memaksimalkan anggaran pemulihan ekonomi sebesar Rp 454 miliar.

"Jangan sampai UMKM kita terlambat bangkit di saat sektor yang lain sudah berjalan. Era new normal life ini adalah momentum UMKM untuk bangkit karena semua sektor bisa dikatakan memulai lagi dari nol," pungkasnya.

Editor: Dwi Prastika