KPU Sidoarjo Minta Tambahan Anggaran, Bawaslu tidak

 TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo meminta tambahan anggaran ke pemerintah dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo 2020.

Anggaran itu diantaranya untuk tambahan TPS, honor petugas TPS, alat pengamanan diri (APD), petugas, rapid test, dan beberapa kebutuhan untuk menjalanlan protokol kesehatan.

Beda halnya dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo. Mereka mengaku tidak mengajukan anggaran tambahan karena kebutuhan untuk protokol kesehatan bakal dicukupi oleh pemerintah.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo M Iskak, pihaknya sudah menghitung kebutuhan TPS jika Pilkada dilaksanakan di masa pandemi virus Corona atau Covid-19. Ada tambahan sebanyak 540 TPS. Semula jumlah 2.988 TPS menjadi 3.528 TPS.

"Ada batasan maksimal di setiap TPS sekitar 500 pemilih. Sehingga perlu penambahan TPS untuk mencegah kerumunan pemilih demi mengurangi resiko penyebaran korona," kata Iskak kepada TribunJatim.com.

Dengan tambahan TPS sebanyak itu, tambahan anggarannya ditaksir Rp 36,8 miliar. Dengan rincian Rp 6,8 miliar untuk pemberian honor petugas, penambahan TPS, serta santunan.

• Gus Ali: Machfud Arifin Wali Kota Surabaya, Sudah Pas

• Tempat Hiburan di Surabaya Belum Boleh Beroperasi, Satpal PP Bakal Lakukan Razia

• Penumpang KA Masih Sedikit, Beberapa Penumpang Ditolak, Penyebabnya ini

Sementara Rp 23,2 miliar digunakan untuk mencukupi protokol kesehatan. Seperti penyediaan sarung tangan, masker, penyemprotan disinfektan, serta rapid tes bagi penyelenggara pemilu.

Dari 18 kecamatan yang ada di Sidoarjo, paling banyak tambahan TPS berada di Kecamatan Sidoarjo, Waru, dan Taman. Tiga wilayah ini penduduknya paling banyak di Sidoarjo.

Di Sidoarjo Kota, pada pemilihan gubernur (pilgub) Jatim 2018 lalu jumlah DPT mencapai 140.399 orang. Waru sebanyak 140.170 orang, dan Kecamatan Taman mencapai 135.704 orang.

"Usulan itu sudah kami sampaikan ke Pemkab Sidoarjo. Namun sepertinya Pemkab tidak bisa memenuji semua," ungkapnya.

Pemkab Sidoarjo melalui APBD akan menanggung biaya TPS dan honor petugasnya. Karena itu, Iskak berharap tambahan dana sekira Rp 23,2 M bakal dicukupi pemerintah pusat melalui APBN.

Di sisi lain, Bawaslu Sidoarjo juga sudah menghitung kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan Pilkasa 9 Desember nanti. Diperkiran butuh tambahan dana sekira Rp 2,6 M untuk memenuhi protokol kesehatan.

"Kami tidak mengajukan tambahan dana itu ke Pemkab Sidoarjo. Namun ke pemerintah pusat, agar kebutuhan untuk protokol kesehatan dicover APBN," ujar Ketua Bawaslu SidoarjoHaidar Munjid.

Karena KPU berencana menambah jumlah TPS, Bawaslu juga bersoap menambah personil pengawasan di TPS. Namun untuk penambahan ini, Bawaslu Sidoarjo memilih melakukan refokusing anggaran.

Dana BBM, rapat, dan beberapa hal lain bakal dialihkan untuk honor pengawasan tambahan itu. Sehingga tidak perlu mengajukan tambahan dana ke Pemkab Sidoarjo.

Terpisah, Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengaku telah bertemu para komisioner KPU terkait rencana penambahan anggaran tersebut. Namun, pemkab belum mengambil keputusan.

"Masih akan dibahas, mana yang bisa ditambah dan mana yang tidak. Sekaligus sambil menunggu PKPU, supaya semua bisa lebih jelas kebutuhannya," jawab Cak Nur, panggilan Nur Ahmad.(ufi/TribunJatim.com)