Inilah Kebijakan Mendikbud Soal Relaksasi UKT Bagi Mahasiswa Terdampak Pandemi, Simak 5 Skemanya

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Kemendikbud mengeluarkan rumah regulasi untuk relaksasi UKT ( Uang Kuliah Tunggal ) bagi mahasiswa karena dampak Covid-19 berupa Permendikbud No 25/2020, Jumat (19/6/2020).

Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan hal itu dalam siaran pers lewat daring.

Kebijakan ini dikeluarkan karena mendengar banyak laporan dari grup mahasiswa dan rektor. Ini sudah dirasa valid sehingga dikeluarkan kebijakan ini.

"Karena itu kami ciptakan rumah regulasinya untuk PTN agar bisa melaksanakan relaksasi keuangan bagi mahasiswa dan keluarganya," jelas Nadiem Makarim di acara itu.

• Mahasiswa UB Gelar Aksi Tuntut Potongan UKT 50%, Bentang Spanduk UB Lebih Kejam dari Corona

Dikatakan, adanya pandemi Covid-19 menimbulkan krisis ekonomi yang dirasakan keluarga mahasiswa.

Dikatakan, dengan keluarnya permendikbud ini, maka regulasinya mengikat dan final.

Ia meminta agar PTN segera melaksanakan ini di masing-masing kampusnya dengan fleksibel.

"Perguruan tinggi bisa memilih tool apa untuk relaksasi," tambahnya.

• Terkuak Alasan Ahmad Dhani Klepek-klepek ke Mulan, 1 Hal Paling Khas, Mulan Geli, Ashanty: Ya Allah

• 1 Hal dari Mulan Jameela Ini Buat Ahmad Dhani Jatuh Cinta, Ashanty Sampai Heran, Masak Cuma Itu?

Di regulasi itu ada lima jenis keringanan bagi mahasiswa yang terdampak Covid-19. Yaitu cicilan UKT, penundaan UKT, penurunan UKT, beasiswa dan bantuan infrastruktur seperti bantuan dana untuk internet, pulsa.

Untuk ketentuannya, dipertimbangkan PTN sendiri.

Untuk cicilan UKT, maka tidak boleh ada bunganya dan jangka waktunya sesuai kondisi mahasiswa.

Kemudian penurunan UKT itu tetap membayar UKT tapi mengajukan penurunan biaya UKT.

Untuk beasiswa, semua mahasiswa berhak mengajukan beasiswa KIP kuliah atau skema beasiswa di PTN itu.

• Panduan Cara Pendaftaran KIP Kuliah Jalur SBMPTN 2020, Dilengkapi Link untuk Mendaftar

Adanya relaksasi ini maka diharapkan tidak ada mahasiswa yang DO karena tidak bisa membayar UKT.

Dikatakan Nadiem, untuk pengaturannya di PTS, dikembalikan ke yayasan karena kewenangannya.