Breaking News:

Virus Corona di Bangkalan

Surat Keterangan Sehat di Puskesmas Ditarif Rp 15 Ribu, Dinkes Bangkalan: Ini Sudah Sesuai Perda

Dinas Kesehatan Bangkalan seluruh Puskesmas se Kabupaten Bangkalan agar melaksanakan pungutan retribusi pelayanan kesehatan sesuai Perda.

SURYA/AHMAD FAISOL
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Sudiyo bicara soal tarif surat keterangan sehat di Puskesmas, Sabtu (20/6/2020). 

TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan seluruh Puskesmas se Kabupaten Bangkalan agar melaksanakan pungutan retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 Tahun 2010 Retribusi Jasa Umum.

"Jasa pelayanan memperoleh surat keterangan sehat tarifnya sebesar Rp 15 ribu," ungkap Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan Sudiyo, Sabtu (20/6/2020).

Penegasan tersebut disampaikan Sudiyo guna menyikapi komentar di media sosial facebook.

7 Tenaga Medis Reaktif Versi Rapid Test, Puskesmas di Sumenep Ditutup, Layanan Dialihkan Lokasi Lain

Di mana disebutkan, biaya membuat surat keterangan sehat sebagai persyaratan bagi santri yang akan kembali ke pondok pesantren masuk kantong pegawai puskesmas.

Pria yang akrab disapa Yoyok itu menjelaskan, besaran retribusi untuk setiap item jasa pelayanan sudah ada tarifnya dan sudah diumumkan di setiap Puskesmas.

"Untuk tarif masuk sebesar Rp 7.500. Ini sudah sesuai Perda, semua masuk ke Kas Daerah sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelas Yoyok.

Saat Akad Nikah Tak Hadir, Ibu Sirajuddin Bertemu Zaskia Gotik: Makasih, Begini Perlakuan Ibu Mertua

Ashanty Mengabdi Buat Suami & Anak, Begini Perlakuannya kepada Azriel dan Aurel, Raffi Ahmad Salut

Karena itu, Yoyok meminta kepada seluruh jajaran Puskesmas untuk melaksanakan amanat perda dengan sebaik-baiknya.

"Sehingga dapat meningkatkan PAD sebagai tambahan modal pembangunan di Kabupaten Bangkalan," pungkasnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, Ir Moh Taufan Zairinsyah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan agar setiap puskesmas memperbaharui pengumuman tarif retribusi setiap item pelayanan kesehatan sesuai perda.

Curhat Sanusi Atasi Kasus Covid-19 di Kabupaten Malang, Akui Tak Mudah, Bisa Runtuh Akibat 1 Hal ini

"Informasi besaran tara jasa retribusi itu ditempelkan di tempat yang mudah terlihat. Sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas," tegasnya.

Hal itu dikarenakan, lanjut Taufan, pengunjung harus mengetahui besaran tarif yang harus dibayar sebelum mendapatkan pelayanan.

"Sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari," pungkasnya.

4 Strategi Kota Malang Jadi Zona Hijau Lagi Selama Masa Transisi, Tim Tracing Disebar ke Kecamatan

Penulis: Ahmad Faisol

Editor: Arie Noer Rachmawati

Penulis: Ahmad Faisol
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved