Alasan RI Tolak Mentah-mentah Ajakan Runding China, Pengamat: Sudah Waktunya Tahu Indonesia Serius

TRIBUNJATIM.COM - Ada alasan mengapa Indonesia menolak mentah-mentah ajakan China untuk berunding soal Laut China Selatan.

Indonesia dengan tegas mengutarakan posisinya terhadap China di konflik Laut China Selatan.

Indonesia kini benar-benar tegas menolak klaim China dengan mengatakan hal tersebut jelas tidak memiliki dasar hukum internasional. 

Pengamat juga mengungkap bahwa ini menjadi langkah bagus untuk menunjukkan sudah waktunya dunia tahu Indonesia memang serius.

• VIRAL Luarnya Seram, Rumah yang Kosong 100 Tahun ini Isinya Menakjubkan, Bukan Pergi ke Pondok Tua

Dilansir TribunJatim.com dari Kontan mengutip The Jakarta Post, Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mengirim surat protes.

Padahal, zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara terletak berdekatan dengan perairan yang sangat disengketakan. 

Dalam surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Selasa (26/5/2020),

Indonesia menunjukkan "batas sembilan garis" yang dikeluarkan oleh Beijing tidak memiliki dasar hukum internasional dan bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).

Indonesia juga menandaskan bahwa peta nine dash line, yang dirambah di zona ekonomi beberapa negara Asia Tenggara.

Bahwa adalah fiktif dan tidak memberikan kedaulatan China atas wilayah tersebut.

Sementara itu, Beijing juga merespon Indonesia dengan mengirim surat diplomatik yang menunjukkan bahwa tidak ada sengketa wilayah antara China dan Indonesia di Laut China Selatan.

• Intelijen AS Bongkar Kebohongan Militer China, Fakta Aib Perang Lawan India, Xi Jinping Malu

Mengutip Channel News Asia (CNA) via Kontan, catatan yang dikirim pada 2 Juni juga menuliskan:

“Namun, China dan Indonesia memiliki klaim yang tumpang tindih tentang hak dan kepentingan maritim di beberapa bagian Laut China Selatan.

"Tiongkok bersedia menyelesaikan klaim yang tumpang tindih melalui negosiasi dan konsultasi dengan Indonesia, dan bekerja sama dengan Indonesia untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan."

Pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

Berbicara pada konferensi pers pada 4 Juni, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan posisi Indonesia di Laut China Selatan sangat jelas dan konsisten.

Dia mengatakan, Indonesia ingin menegaskan kembali posisi yang konsisten.

Semua itu dilakukan dalam menanggapi klaim China di PBB.

China mengklaim bahwa ia memiliki hak bersejarah di Laut China Selatan yang dapat mempengaruhi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE).

"Catatan diplomatik kami untuk PBB pada 26 Mei menegaskan kembali keberatan kami antara lain dengan apa yang disebut garis sembilan garis putus-putus atau yang disebut hak bersejarah," kata Retno mengutip CNA.

Pengamat Memberikan Pesan Menohok

Pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah mengatakan kepada CNA:

"Saya pikir Indonesia cukup percaya diri dalam menyatakan posisinya di PBB,"

"Ini adalah cara damai untuk mengungkapkan keprihatinan, ini adalah cara diplomatik dari posisi Indonesia."

Dia menambahkan,

"Kedua, Indonesia perlu memberi tahu Tiongkok bahwa sikap Indonesia konsisten,"

"Dan untuk menunjukkan konsistensinya, ia berurusan dengan masalah ini di berbagai tingkatan, di tingkat unilateral, di tingkat bilateral, di tingkat regional, dan juga di tingkat global," kata sang sarjana dari Universitas Padjajaran di kota Bandung tersebut.

Dia juga percaya bahwa Indonesia memperkuat posisinya.

“Saya pikir sudah waktunya bagi China untuk melihat seberapa serius Indonesia dengan posisinya."

"Itu telah dilakukan dengan mengintegrasikan pelabuhan dan bandara di Natuna, dan telah mendesain ulang pelabuhannya di sana,” tambah Rezasyah.

• Indonesia Tak Butuh Bantuan Negara Lain Hadapi China di Natuna, Taktik Gila Diungkap Analis: Siap

Indonesia 'Saksi' Tingkah China Simpan Rencana Tersembunyi, Pangkalan Militer Berkedok Stasiun Cuaca

Belakangan, terekspos juga fakta bahwa Indonesia menjadi saksi kebohongan China ke dunia.

Dikutip TribunJatim.com dari GridHot.ID, China ternyata berencana membangun postur angkatan perangnya agar semakin kuat.

Klaim China terhadap Laut China Selatan membuat negeri Tirai Bambu tersebut harus berhadapan dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, serta Brunei.

Untuk keperluan tersebut, China langsung berusaha menyelesaikan pembangunan yang sudah diinisiasinya beberapa tahun lalu.

• Pasar Daging Anjing di China Ramai, Sudah Dilarang karena Covid-19, Aktivis Hewan Sampai Gemetar

Selain membangun berbagai alutsista, China juga harus menjaga kehadiran mereka di kawasan sengketa dengan melakukan patroli baik dari AL maupun Coast Guardnya.

Selain itu China juga membangun berbagai pangkalan militer di sana dan salah satunya bernama Fiery Cross Reef atau Yongshu Reef.

Mengutip Time, Fiery Cross Reef ialah terumbu karang yang terletak di Kepulauan Spratly.

Awal mula bercokolnya China disitu saat UNESCO pada tahun 1987 sepakat agar negeri Panda membangun Sistem Pengamatan Permukaan Laut Global (GLOSS).

Konstruksi pembangunan stasiun cuaca itu lantas selesai pada Agustus 1988 dan memang digunakan untuk kepentingan kemanusiaan.

Namun sialnya UNESCO tak sadar jika kemauan China membangun stasiun cuaca disitu karena ada udang di balik batu yakni memperkuat posisi mereka di masa depan ketika mengklaim LCS adalah milik mereka.

• Mengapa Surabaya Berpotensi Seperti Wuhan? Gugus Covid-19 Sebut Tak Main-main, ini Perintah Menkes

Usai terlanjur, lambat laun China melakukan reklamasi besar-besaran di Fiery Cross Reef untuk membuat pulau buatan.

Tujuannya jelas, mengubah atau menambah kapasitas agar menjadi pangkalan militer modern.

Maka pada tahun 2014, China mulai proses pembangunan Fiery Croos Reef sebagai pangkalan militer.

Mereka membuat landasan udara sepanjang 3.300 meter, pelabuhan laut, serta garnisun militer.

Sekarang ada 200 orang tentara China yang menjaga pulau itu.

• Kesombongan Malaysia yang Pernah Hina Pesawat Buatan Indonesia, Sekarang Kena Batunya karena China

Selain di Fiery, China juga membangun pangkalan militer di Mischief dan Subi Reef dengan kapasitas hampir sama.

Pembangunan Fiery Cross Reef selesai pada tahun 2016 dan setelah selesai Harian Tentara Pembebasan Rakyat China langsung mendaratkan pesawat tempurnya sebagai uji coba landasan udara di pulau tersebut.

Tak puas hanya dengan pesawat tempur, China juga mendaratkan pesawat komersil dari Hainan Airlines.

Tujuan didaratkan pesawat sipil itu bukan mengangkut wisatawan tetapi untuk uji coba pendaratan pesawat pembom jarak jauh AU China, Xian H-6N.

Bomber itu mampu membawa Rudal Balistik Dongfeng -21D atau rudal supersonic CJ-100.

Xian H-6N dapat terbang sejauh 6.000 km dengan combat radius mencapai 1.800 km.

Sedangkan dua rudal diatas mampu menerjang sasaran sejauh 1.500 km jauhnya.

Letak pangkalan militer ini nyatanya amat dekat dengan pulau Natuna milik Indonesia.

Jarak Fiery Cross Reef hanya 405 Nautical Miles atau sekitar 651 km dari Natuna.

Jika yang ada disana adalah pesawat pembom Xian H-6 dengan tentengan rudal balistiknya, maka Indonesia patut waspada.

Fakta-fakta ini seolah menjadikan Indonesia 'saksi' atas perilaku China yang selama ini terjadi di Laut China Selatan.

Sebagian artikel di atas telah tayang di Kontan dalam judul Mengapa RI tolak mentah-mentah ajakan berunding China soal Laut China Selatan?