Pilkada Blitar
Anggaran Belum Cair, KPU Minta Bantuan APD Tahapan Verifikasi Faktual Pilwali Blitar 2020 ke Pemkot
KPU Kota Blitar belum bisa melakukan pengadaan sendiri APD karena usulan penambahan anggaran ke KPU RI belum turun.
Penulis: Samsul Hadi | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Samsul Hadi
TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Blitar meminta bantuan alat pelindung diri (APD) untuk kebutuhan pelaksanaan tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Pilwali Blitar 2020 di masa pandemi virus Corona atau Covid-19 ke Pemkot Blitar.
KPU belum bisa melakukan pengadaan sendiri APD karena usulan penambahan anggaran ke KPU RI belum turun.
Sedang pelaksanaan tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan rencananya dimulai 24 Juni 2020.
"Sementara, kami minta bantuan APD ke pemkot untuk pelaksanaan tahapan verifikasi faktual dukungan mulai 24 Juni 2020 ini," kata Ketua KPU Kota Blitar, Choirul Umam, Senin (22/6/2020).
Choirul Umam mengatakan, KPU meminta bantuan APD berupa masker, face shield, dan hand sanitizer ke Pemkot Blitar.
Sejumlah APD itu akan dipakai petugas yang melakukan verifikasi faktual di lapangan.
• Risiko Bagi Keselamatan Warga, 3 Taman Baru di Kota Blitar Ini Hanya Jadi Taman Pasif
• Pemkab Blitar Gelar Doa Lintas Agama dan Pengajian Akbar Secara Virtual di Haul ke-50 Bung Karno
"Khusus untuk pelaksanaan verifikasi faktual, kami mengusulkan bantuan 500 masker, 100 face shield, dan hand sanitizer," katanya.
Dikatakannya, anggaran pengadaan APD dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sudah dipastikan menggunakan dana APBN.
KPU bisa melakukan pengadaan sendiri APD menggunakan dana dari pemerintah pusat.
"Hasil rakor, KPU boleh mengadakan APD menggunakan dana APBN. Kalau dana hibah dari Pemkot Blitar tidak boleh dipakai pengadaan APD," ujarnya.
• Kajian Arkeolog UM, Temuan Kepala Kala di Tulungagung Diduga Tersurat dalam Nagarakretagama
• KPU Kota Blitar Siapkan Skenario Pemutakhiran Data Pemilih secara Online di Masa Pandemi Covid-19
Choirul Umam memperkirakan, anggaran pengadaan APD dari pemerintah pusat cair dalam pekan ini.
KPU Kota Blitar mengusulkan tambahan anggaran untuk penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 ke KPU RI sebesar Rp 5,8 miliar.
"Yang kami usulkan sekitar itu, tapi kami belum tahu berapa yang akan disetujui," ujarnya.
Kepala Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar, Hakim Sisworo, mengaku siap membantu APD untuk petugas KPU yang sedang melaksanakan verifikasi faktual.
Tetapi, menurutnya, bantuan APD dari Pemkot Blitar itu sifatnya pinjam pakai.
• Golkar Jatim Ngotot Usul Gus Hans Jadi Pendamping Machfud Arifin di Pilkada Surabaya: Pasti Menang!
• Wali Kota Blitar Santoso Dipanggil DPP PDIP Terkait Pilkada Blitar 2020, Tunggu Hitam di Atas Putih
"Sifatnya pinjam pakai, kalau KPU sudah bisa mengadakan sendiri APD, harus mengembalikan ke pemkot. Karena ini mendesak dan waktunya mepet, kami tetap akan membantu," katanya.
Untuk itu, Hakim Sisworo meminta KPU mengajukan surat permintaan bantuan APD ke wali Kota Blitar.
Dia mengatakan, prosedur pemberian bantuan APD tetap harus melalui kebijakan wali kota.
"Kami minta KPU segera mengajukan surat ke wali kota terkait bantuan APD," ujarnya.
Editor: Dwi Prastika
