Laporan Keuangan Tanpa Pelanggaran, Pemkab Nganjuk Raih WTP Ketiga Bertutur-turut

Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur kembali mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan pengelolaan keuangan daerah tahun

istimewa
Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah tahun 2019 dari Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Joko Agung Setyono. 

 TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur kembali mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan pengelolaan keuangan daerah tahun 2019.

Penerimaan predikat WTP tersebut merupakan yang ketiga kalinya secara berturut didapatkan Pemkab Nganjuk.

Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat mengatakan, pihaknya berterima kasih pada semua pihak di jajaran Pemkab Nganjuk, DPRD Nganjuk dan semua masyarakat Kabupaten Nganjuk yang telah mendukung penuh Pemkab Nganjuk.

Karena dengan kembali didapatkanya predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa diartikan dalam laporan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2019 lalu sudah wajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku tanpa ada pelanggaran.

"Kami ucapnya puji syukur kepada Allah SWT dan Alhamdulillah Pemkab Nganjuk kembali berhasil mendapatkan predikat WTP berturut-turut dalam tiga tahun terakhir dari BPK RI untuk laporan pengelolaan keuangan daerah," kata Novi Rahman Hidhayat, Rabu (1/7/2020).

Predikat WTP dalam laporan pengelolaan keuangan derah untuk Pemkab Nganjuk sendiri telah disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Joko Agung Setyono pada hari Selasa (30/6/2020) di Sidoarjo Jawa Timur.

BREAKING NEWS: Geram Banyak PNS Nongkrong saat Jam Kerja, Risma Tutup Kantin di Samping Satpol PP

BREAKING NEWS - Tiga Hari Tak Bisa Dihubungi, Janda di Perumahan Juanda Sidoarjo ini Ditemukan Tewas

25 Tahun Berumah Tangga dengan Adam Suseno, Inul Cuma Dapat Nafkah Segini: Sejuta Cukup Buat Sebulan

Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Joko Agung Setyono mengatakan, dalam melakukan audit laporan pengelolaan keuangan daerah tahun 2019 tersebut telah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Dimana pemeriksaan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan daerah.

Opini WTP tersebut, dikatakan Joko Agung Setyono, bukanlah jaminan laporan keuangan yang disajikan pemerintah terbebas dari penyimpangan. Jika dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah ditemukan adanya penyimpangan maka tindaklanjutnya sesuai mekanisme dan aturan perundangan yang dijalankan BPK.

Dan diharapkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah itu dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan daerah dan DPRD.

"Pemeriksaan laporan keuangan daerah itu bukan karena adanya penyimpangan, namun lebih untuk memeriksa kewajaran dalam penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan perundang-undangan," kata Joko Agung Setyono.

BPK RI, tambah Joko Agung Setyono, mengapresiasi seluruh Kepala Daerah di Provinsi Jawa Timur yang telah menyampaikan laporan keuangan daerahnya tepat waktu sesuai amanat UU. Dan apresiasi juga ditujukan kepada Kepala Daerah yang telah serius dan detail dalam penyusulan laporan keuangan daerah yang disampaikan ke BPK RI.

"Dengan begitu, BPK RI meskipun ditengah pandemi virus Corona atau Covid-19 dapat menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan daerah sesuai standar pemeriksaan sehingga benar-benar memberikan jaminan kewajaran dari hasil pemeriksaan," tutur Joko Agung Setyono. (Achmad Amru Muiz/Tribunjatim.com)

Penulis: Achmad Amru Muiz
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved