MWC Kritisi WTP yang Diterima Pemda Malang Raya, Dinilai Tidak Wajar: Banyak yang Belum Selesai

Malang Corruption Watch (MCW) mengkritisi penerimaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Malang Raya. Dinilai tidak wajar.

Penulis: Benni Indo | Editor: Hefty Suud
SURYA/HUMAS PEMKOT BATU
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menerima penghargaan WTP di ruang sidang lantai 5 Balaikota Among Tani. 

TRIBUNJATIM.COM, BATU - Malang Corruption Watch (MCW) mengkritisi penerimaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemerintah Malang Raya, termasuk di dalamnya Pemkot Batu.

Dalam rilis resminya, MCW menilai bahwa opini WTP yang disematkan ke Pemda Malang Raya adalah penilaian yang tidak wajar.

Sebab, hasil evaluasi beberapa tahun belakangan memperlihatkan banyak persoalan yang belum diselesaikan.

Pembakar Mobil Via Vallen Sudah Jadi Tersangka, Fans Berat yang Sakit Hati Gagal Bertemu

Adik Via Vallen Tak Percaya Pembakar Mobil Kakaknya Ternyata Vianisti: Masa Fans Senekat itu, Nggak

"Sebai contoh, temuan BPK tahun 2018 untuk tiga wilayah Malang raya, dalam komponen penilaian tentang pengendalian internal, temuan BPK menyatakan bahwa tiga daerah ini tercatat sangat buruk, terutama dalam hal pengelolaan aset tetap pemerintah daerah dan tidak mungkin bisa diselesaikan dengan tenggat waktu hanya satu tahun sebelum audit BPK 2020 diselesaikan," ujar Kepala Divisi Advokasi MCW, Hanif Abdul, Rabu (1/7/2020).

Dijelaskan MCW, berbagai temuan audit BPK Tahun 2019 di antaranya tentang pengelolaan aset yang bermasalah, mulai dari pencatatan aset tetap berupa tanah yang tidak dilaksanakan Pemerintah Daerah Malang Raya.

Di samping itu, sebagai badan atau lembaga yang berkewajiban melakukan audit terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, penilaian yang dilakukan berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2008.

BREAKING NEWS - Tiga Hari Tak Bisa Dihubungi, Janda di Perumahan Juanda Sidoarjo ini Ditemukan Tewas

Pahami Situasi, Kapten Persik Tak Keberatan Soal Negosiasi Ulang Kontrak Hingga Kisaran 50 Persen

Oleh karenanya, membaca kerangka penilaian tersebut menjadi hal penting dilakukan untuk mengevaluasi kembali penyematan opini WTP oleh BPK terhadap pemerintah Daerah Malang Raya.

Hanif juga menerangkan, kasus tanah tidak dapat ditelusuri letaknya dan tidak dapat dijelaskan dasar pencatatannya dikarenakan tidak ada bukti kepemilikan atau dokumentasi berupa surat keterangan hibah.

Kata Hanif, aset tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan dicatat secara gabungan dan tidak dapat diketahui dasar pencatatannya dikarenakan tidak adanya bukti kepemilikan dan belum pernah dilakukan penilaian dalam rangka penyusunan LKPD.

"Dengan demikian MCW menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang tidak pantas memperoleh status WTP BPK tersebut. karena, berbagai kasus penyalahgunaan aset tetap di atas sudah tentu berimplikasi terhadap potensi kerugian keuangan Negara/daerah," tegasnya.

Pemerintah Kota Batu kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Opini WTP ini merupakan kali kelima yang diterima oleh Pemkot Batu beberapa waktu lalu.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Selasa (30/6/2020). Menurut Dewanti, setelah menerima Opini WTP dari BPK, ia mengucapkan rasa syukur. Namun ada yang berbeda, akibat pandemi Covid-19, biasanya ketika mendapatkan WTP pihaknya juga menerima piagam penghargaan.

"Karena situasi pandemi sekarang tidak ada piagam dan diberikan secara formal seperti tahun sebelumnya. Tapi kami sangat bersyukur raihan ini berkat kerja keras dan kerja benar semua pihak serta kerjasama dengan DPRD Batu," ungkap Bude sapaan akrabnya.

Secara penilaian, tambah Bude, raihan ini memperlihatkan bagaimana semua dinas bisa menjalankan programnya dan melaporkan sesuai dengan standart akuntabilitas yang disarankan oleh BPK.

"Tujuan dari laporan yaitu memberikan instruksi agar keuangan daerah seimbang dan digunakan sesuai prosedur," tegas dia.

Penulis: Benni Indo

Editor: Heftys Suud

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved