Virus Corona di Surabaya

Aturan Rapid Test Bagi Penumpang Disebut Advokat Surabaya M Sholeh Tak Ada Gunanya: Nggak Jamin

Advokat M Sholeh menyebut aturan rapid test penumpang tidak ada gunanya karena tidak ada jaminan penumpang terpapar.

ISTIMEWA
Suasana live YouTube program Overview Tribunnews.com bertemakan "Terjepit Biaya Tes Rapid', Kamis (2/7/2020). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dalam program overview dari live YouTube Tribunnews.com, M Sholeh yang bertemakan "Terjepit Biaya Tes Rapid" menyebutkan perihal kebijakan rapid test bila dibiayai pemerintah. 

Advokat kondang ini mengaku bahwa rapid test tidak ada gunanya.

Apalagi dibebankan kepada calon penumpang baik pesawat maupun kereta api. 

Advokat Surabaya Gugat Kebijakan Rapid Test Bagi Calon Penumpang ke Ombudsman, Minta Tak Diperberat

"Pekan yang lalu di salah satu TV nasional diskusi dengan pakar epidimologi. Dia mengatakan rapid test gada gunanya. Dia menyebutkan yang bagus itu anti gen. Saya melihatnya begini rapid test massal sudah dilakukan pemerintah. Dan diwajibkan ke penumpang, ini tidak logis. Kalau saya di mall apa jaminannya. Nanti muncul lagi bisa-bisa keluar rumah rapid test lagi," terangnya. 

Oleh karenanya, menurutnya tidak tepat bila gugus tugas Covid-19 turut mewajibkan rapid test bagi calon penumpang. 

Padahal di Kemenhub dan Kemenkes tidak mewajibkan hal tersebut.

Maia Estianty Keheranan Tahu Harga Makanan Kiriman Suami, Dul: Gak Salah Harga Bun?, Lihat Wujudnya

Inikah Pesan Terakhir Aleesya untuk Laudya? Diposting Erra Fazira, Panggilan Khusus Bella Terekspos

"Saya meskipun gratis (rapid test) nggak setuju. Nggak ada gunanya. Tetap saja nggak ada gunanya yang mau berapa hari pun nggak ada jaminan (terpapar Covid-19)," terang Sholeh. 

Masih kata Sholeh, dari pengalamannya, bahwa penumpang yang menggunakan bus itu mengapa tidak diwajibkan rapid test.

"Menyusahkan masyarakat. Aturan ini juga darat saya kasih contoh kereta api mewajibkan. Kenapa terminal tidak. Kalau ada kelas menengah ke bawah karena tidak mungkin. Kemampuannya terbatas," imbuhnya. 

Tenaga Medis Terkonfirmasi Covid-19, 2 Pelayanan Puskesmas di Sampang Ditutup Sementara Seminggu

Baginya, sudah tidak lagi berbicara rapid test.

Akan tetapi mengedepankan protokol kesehatan. 

"Itu domainnya Kemenhub gugus tugas hanya mengarahkan. Nah yang dibawah, pemerintah daerah bukan gugus tugas," tandas Sholeh.

Penulis: Syamsul Arifin

Editor: Arie Noer Rachmawati

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved