Target Kasus Covid-19 di Jatim Turun 2 Minggu, Pakar Epidemologi: Tak Ada Usaha Serius Pemerintah

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Presiden Jokowi memberi deadline 2 pekan untuk menurunkan angka penularan Covid-19 di Jawa Timur saat berkunjung ke Gedung Negara Grahadi, 25 Juni 2020 lalu.

Sudah berjalan 7 hari, Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga (FKM Unair), Windhu Purnomo melihat tidak ada usaha yang signifikan dari pemerintah daerah untuk mengejar target yang diberikan oleh presiden tersebut.

Windhu menjelaskan, dirinya tidak hanya melihat dari jumlah kasus yang terus naik, tapi juga keseriusan usaha baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Surabaya yang kurang serius untuk menurunkan angka penularan tersebut.

• UPDATE CORONA di Kediri Jumat 3 Juli, Tambah 27 Kasus Positif Dalam Sehari, Terbanyak Klaster Araya

"Kalau jumlah kasus kan resultan dari banyak hal, baik di Jawa Timur maupun Surabaya Raya. Bukan hanya kinerja dari pemerintah setempat, tapi juga kebijakan pemerintah daerah lain serta pemerintah pusat. Contohnya kebijakan mudik," kata Windhu, Jumat (3/7/2020).

Menurut Windhu, daripada jumlah kasus, yang lebih patut disoroti adalah proses dari pemerintah daerah untuk menurunkan angka kasus tersebut.

Yang pertama adalah ketegasan pemerintah untuk mendorong masyarakat untuk mau mematuhi protokol kesehatan melalui peraturan daerah.

• Inikah Pesan Terakhir Aleesya untuk Laudya? Diposting Erra Fazira, Panggilan Khusus Bella Terekspos

• Maia Estianty Ingin Senangkan Suami Dengan Bikin Steak, Harga Daging Bikin Dul Syok: Mahal Banget

"Kalau saya yang pertama kali dilihat adalah peraturan. Dan saya melihat tidak ada perubahan peraturan antara sebelum dan sesudah kedatangan presiden," ucap Windhu.

Menurut Windhu kunci dari penurunan angka kasus Covid-19 di Jawa Timur adalah pengendalian kedisiplinan warga.

Pemerintah Kota Surabaya sebagai episentrum Covid-19 Jawa Timur, menurutnya harus mempunyai Peraturan Wali Kota yang lebih tegas.

• Pemkot Surabaya Fasilitasi Rapid Test Gratis Peserta UTBK SBMPTN, Berikut Jadwal dan Ketentuannya

"Selama masih ada kerumunan dan tidak menggunakan masker akan ada penularan. Jadi yang dibutuhkan adalah pengendalian dari pemerintah," lanjutnya.

Proses lain yang diamati Windhu adalah testing, tracing, dan treatment.

Menurut Windhu, baik Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan kabupaten kota harus mampu memaparkan peningkatan jumlah testing maupun tracing selama dua pekan.

• Aturan Jam Malam Sidoarjo Berlaku Lagi, Berikut Daftar Jalan yang Bakal Ditutup Mulai 22.00 WIB ini

"Tapi perlu diingat kalau testingnya tinggi tapi tidak di-tracing ya sama saja penularan tetap akan tinggi. Jadi harus berseiring," ucapnya.

"Tapi saya lihat tujuh hari ini tidak banyak berubah. Testing tinggi tapi tidak ada kenaikan signifikan setelah kedatangan Pak Presiden. Apalagi tracing, tidak banyak berubah," lanjutnya.