Tolak Revisi Perda RTRW, Sejumlah Fraksi DPRD Sidoarjo Tak Mau Banyak Lahan Hijau Berubah Fungsi
Penolakan terhadap rencana revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Sidoarjo mengemuka. Meski revisi raperda masih digodok
Penulis: M Taufik | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Kedungsolo mendapat perhatian lebih dari pansus.
Di sana ada tiga blok kawasan hijau produktif diminta untuk jadi lahan kuning. Perubahan status zona tersebut juga disampaikan juga oleh Lurah Kedungsolo.
• Kawasan Lumpur Lapindo Sidoarjo Belum Layak Jadi Tempat Wisata, BHS: Statusnya Bencana Nasional
Tapi pansus menilai, lahan itu patut dipertahankan tetap hijau. Apalagi di lahan itu juga terdapat tanah kas desa (TKD).
Untuk Desa Kesambi, Tarkit menyatakan akan kembali mempelajari peta dan draft Raperda RTRW.
Sebab di sana ditemukan lahan hijau yang dijadikan perkampungan. Namun perkampungan tersebut, ditempati oleh pindahan korban Lumpur Lapindo.
Persoalan juga ditemukan saat beberapa waktu lalu ke Tulangan.
Di sana, total luasan lahan hijau saat ini mencapai 1.655,51 hektare (Ha).
Pemkab mengusulkan perubahan menjadi 607,11 Ha. Artinya hampir separuh lebih sawah yang bakal berubah fungsi.
Kondisi serupa terlihat di Krembung. Luasan lahan hijau mencapai 2.025,85 Ha. Bakal dikurangi menjadi 1.274,60 Ha.
• Pegawai dan Warga Binaan Dinsos Sidoarjo Jalani Rapid Test, Tekan Angka Sebaran Covid-19 di Jatim
"Itu harus ditelaah kembali. Karena dari hasil sidak di lapangan, tanah tersebut masih subur dan masih produktif," paparnya.
Dicontohkan Desa Kedungrawan, Krembung. Lahan yang diusulkan berubah fungsi memang tak lagi digunakan. Statusnya TKD. Namun masih ada saluran irigasi dan dimanfaatkan untuk area pertanian.
Sedangkan di Tulangan, Desa Jiken, Kepunten, Kepatihan, dan Gelang, pansus menemukan kejanggalan.
Pemkab baru mengusulkan perubahan dari lahan pertanian menjadi perumahan, padahal di sana sudah diuruk untuk perumahan.
Dalam rencana revisi Perda RTRW, diketahui bakal ada perubahan luasan LP2B (lahan pangan pertanian berkelanjutan). Saat ini LP2B Sidoarjo mencapai 12.205 hektare, tersebar di 18 kecamatan.
Dalam perubahan luasan LP2B, akan ada pengurangan sekitar 5.000 hektare. Sehingga jika ini terealisasi nanti, luasan LP2B Sidoarjo akan tersisa sekitar 7.000 hektare saja.
Namun, pihaknya mengaku harus sangat hati-hati. Anggota pansus berusaha datang langsung ke lokasi, melihat kondisinya, agar tidak salah dalam merumuskan perubahan fungsi.
"Jangan sampai, lahan hijau atau lahan yang produktif malah jadi korban. Karena kita harus menjaga lahan produktif untuk kebutuhan pangan kita," lanjutnya.
Editor: Dwi Prastika
