Curhat Buruh Tani di Gresik Terdaftar KPM Tapi Tak Terima BPNT Selama 6 Bulan, Cuma Bisa Pasrah

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Emi Kusniati bersama suaminya hanya bisa pasrah.

Meski terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Emi ternyata sudah enam bulan tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Total selama enam bulan belakangan, Emi Kusniati tidak lagi menerima beras, telur, dan komoditi lain seperti penerima BPNT lainnya.

"Saya hanya menerima dua bulan saja tahun lalu setelah itu tidak bisa dipakai kartunya," kata ibu dua anak ini.

• Beban RSUD Dr Soetomo Rawat Pasien Corona Berkurang, Terbantu RS Lain, Kondisi Bed Tak Selalu Penuh

Padahal, dia mengikuti semua prosedur, mulai datang ke kantor Balai Desa bahkan membawa sejumlah syarat seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berwarna merah putih seperti keluarga penerima lainnya.

Namun, apa yang didapat, Emi saat menggesek kartu miliknya ternyata tidak berfungsi. Bahkan dikatakan oleh petugas saldonya nol.

"Tiga bulan saya ikuti terus sampai saya malu. Datang ke balai desa ternyata tidak dapat apa-apa. Kartunya tidak bisa dipakai," terangnya.

Wanita yang berprofesi sebagai buruh tani ini hanya bisa berharap jika saat kartunya bisa digunakan maka akan dirapel BPNT miliknya selama enam bulan itu.

• VIRAL Rumahnya Disewa Kawan Cantik, Cewek Ini Syok Lihat Kondisi Isinya, Bau Busuk, Ulat di Tikar

• Nasib Pilu Pengantin Baru Diperkosa Mertua, Ipar Merekamnya, Alasan Keji karena Mahar, Ending Miris

Persyaratan dari desa pun dilakuinya, maklum saja BPNT yang seharga Rp 200 ribu cukup berarti baginya.

Ternyata persyaratan yang dipenuhinya kepada pihak desa belum membuahkan hasil.

"Kemarin saat menggesek kartu ibu saya di balai desa bisa. Saat saya coba gesek lagi kartu punya saya masih tidak bisa. Saya juga sudah pisah KK sama ibu saya. Saya sudah pasrah kalau tidak bisa tidak apa-apa," ucapnya.

Hidup terus berjalan, selama ini dia bersama suaminya lebih giat bekerja menggarap sawah orang lain untuk kebutuhan sehari-hari.

Apalagi kedua anaknya diminta untuk fokus mengejar pendidikan setinggi mungkin.

• Resepsi Nikah Berujung Baku Hantam, Hadirnya Mantan Jadi Pemicu, Mempelai Menangis, Lihat Endingnya

Hal yang dialami Emi juga dialami beberapa warga lainnya di Desa Wahas.

Bahkan ada KPM tinggal di rumah dengan kondisi kurang layak.

Tempat tidur, dapur, ruang tamu dan ruang keluarga jadi satu di rumah berwarna kuning itu.

Saat itu sang pemilik tengah berada di sawah. Dia juga sudah berbulan-bulan tidak menerima BPNT.

• Derita Gadis Yatim Piatu Gresik Dinodai Pejabat Desa, Makam Jadi Saksi Bisu, Nasib Korban Pilu

Di desa Dapet, Balongpanggang, ternyata ada 15 KPM yang saldo nol. Waktunya beragam. Mulai dari enam bulan hingga satu tahun.

Kepala Desa Dapet Suwandi membenarkan hal itu. Bahkan persoalan itu sudah dialami sejak dirinya belum menjadi kades.

"Sudah saya sampaikan berulang kali ke pendamping. Bagaimana solusinya ini, karena permasalahan ini sudah lama sebelum saya menjabat kepala desa," kata dia.

Pihaknya mencontohkan, harusnya jika anggaran BPNT tidak terserap, pusat akan mengkroschek ke bawah.

• RS di Pasuruan Beri Tarif Mahal Rapid Test Covid-19 Bakal Disanksi, Batas Maksimal Harga 150 Ribu

Tetapi selama ini tidak ada informasi seperti itu, padahal warganya banyak yang tidak bisa mencarikan BPNT.

"Ada 15, saya kira 7 atau 6.ternyata 15. Saya sampaikan ke pendamping tapi tidak bisa mencari solusi. Katanya sudah dilaporkan. Ini uang mereka yang tidak menerima BPNT ke mana?" terangnya.

Alhasil, pria yang juga ketua AKD Balongpanggang ini menjadi sasaran warga. Dia mendapat keluhan dari warga.

Yang membuatnya geram, penyaluran BPNT di desanya tiba-tiba dipindah tanpa sepengetahuannya.

"Biasanya di balai desa. Supaya kalau ada keluhan langsung ditangani. Ternyata tiba-tiba ke agen tanpa pemberitahuan sama sekali," terangnya.

Hal sama juga dialami NS warga Cerme, kartunya tidak bisa digunakan setahun belakangan.

NS juga berulangkali pergi ke balai desa. Karena KPM lain juga demikian untuk mengambil BPNT.

“Sampai bolak-balik enam kali pencairan tetap tidak bisa,” katanya.

Ketua Komisi IV DPRD Gresik Mochammad membenarkan jika dalam penyelenggaran bantuan sosial di Kota Pudak banyak masalah.

Bukan hanya program BPNT saja, melainkan berbagai program jaring pengaman sosial (JPS) untuk Covid-19.

"Sistem pendataannya buruk. Dampaknya pada distribusi, penerima, hingga menimbulkan masalah teknis lain dilapangan. Ini yang benar-benar harus dibenahi. Harus ada reformasi birokrasi. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak," terangnya.

"Besok kita jadwalkan rapat internal membahas BPNT," pungkas politisi PKB ini.

Penulis: Willy Abraham

Editor: Arie Noer Rachmawati