Breaking News:

Virus Corona di Pasuruan

RS di Pasuruan Beri Tarif Mahal Rapid Test Covid-19 Bakal Disanksi, Batas Maksimal Harga 150 Ribu

Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan berencana akan memberi sanksi untuk rumah sakit yang mematok harga rapid test mahal.

SURYA/GALIH LINTARTIKA
ILUSTRASI - Rapid test massal di Pasuruan beberapa waktu lalu. 

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan berencana akan memberi sanksi untuk rumah sakit yang mematok harga rapid test mahal atau tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Pasuruan, Ugik Setyo Darmoko menjelaskan, pemerintah sudah mengeluarkan aturan batasan maksimal biaya rapid test sebesar Rp 150.000.

"Ini harus diikuti dan dilaksanakan di lapangan karena kebijakan pemerintah pusat. Jangan sampai dilebihi karena itu akan menjadi komersialisasi dalam pelayanan kesehatan, di tengah pandemi seperti ini," kata dia.

VIRAL Asmara Bahagia Guru & Siswi, Pesan FB yang Dibalas Berujung Pelaminan, Lihat Foto Anak Mereka

Dia menjelaskan, pihaknya sedang menyiapkan surat edaran ketentuan penerapan biaya rapid test tersebut.

Dalam waktu dekat, surat edaran itu akan diserahkan terhadap semua rumah sakit yang ada di Kabupaten Pasuruan.

"Tidak hanya rumah sakit pemerintah. Tetapi juga, rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Pasuruan. Ada delapan rumah sakit yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan," papar dia.

VIRAL Rumahnya Disewa Kawan Cantik, Cewek Ini Syok Lihat Kondisi Isinya, Bau Busuk, Ulat di Tikar

Nasib Pilu Pengantin Baru Diperkosa Mertua, Ipar Merekamnya, Alasan Keji karena Mahar, Ending Miris

Menurut Ugik, penerapan batasan maksimal biaya rapid test Rp 150.000 itu harus diterapkan.

Jika tidak, pihaknya akan memberikan sanksi. Ia menyebut, sanksi tersebut berjenjang.

Mulai dari teguran hingga bahkan penghentian izin operasional.

Toko Kelontong Pejabat Magetan Dibobol Maling, Uang 21 Juta di Brankas dan Puluhan Bal Rokok Amblas

“Kalau melanggar, tentunya ada sanksi. Kami akan berikan sanksi teguran. Namun, kalau pelanggarannya terus-terusan, tentu ada sanksi yang lebih berat. Bisa sampai penghentian izin operasional rumah sakit,” bebernya.

Sebelumnya, biaya rapid test yang tidak seragam sering dikeluhkan masyarakat.

Maka dari itu, pemerintah diharapkan membuat biaya rapid test sama, agar tidak membebani masyarakat.

Sosok Pembooking Artis FTV HH, Polisi Bongkar Habis Fakta, Maksud Uang Rp 20 Juta hingga Profesinya

Penulis: Galih Lintartika

Editor: Arie Noer Rachmawati

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved