Tuntut Keringanan UKT hingga Jaring Pengaman Sosial, Mahasiswa Siapkan Aksi di DPRD Jawa Timur
Sejumlah elemen mahasiswa Surabaya dan Malang Raya mendatangi DPRD Jawa Timur. Mereka menuntut keringanan SPP dan UKT.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Bobby Constantine
TRIBUNJATIM.COM - Sejumlah elemen mahasiswa Surabaya dan Malang Raya mendatangi DPRD Jawa Timur, Selasa (14/7/2020).
Mereka menuntut keringanan Sumbangan Pembinaan Pendidikan ( SPP ) dan Uang Kuliah Tunggal ( UKT ).
"Kami datang ke DPRD untuk konsolidasi dengan teman-teman BEM dari seluruh Jatim. Kami memilih konsolidasi di DPRD karena kami anggap sebagai rumah kami sendiri," kata Koordinator Aliansi BEM Surabaya, Eko Pratama ketika ditemui di sela aksi, Selasa (14/7/2020).
Menurut Eko, pihaknya ingin mengajak legislatif untuk ikut serta mengawal tuntutan tersebut.
Pada koordinasi tersebut, Aliansi BEM ditemui oleh Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Putri Lestari.
Di depan Hari Putri Lestari, para presiden BEM menuntut DPRD bisa menjembatani pertemuan antara pihak mereka dengan eksekutif, hingga Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti).
• Aksi Bisu Mahasiswa UIN Maliki Menyoal Potongan UKT, Sindir Lewat Tulisan Bayar UKT Jebule Webinar
"Kami sebenarnya ingin menunda aksi karena Covid-19 dengan koordinasi lebih awal dengan DPRD Jatim," ujarnya.
Eko menyebut, hasil pertemuan pihaknya dengan LLDIKTI Wilayah VII pada akhir Juni lalu tanpa tindak lanjut yang jelas.
"Dikti pada akhirnya menyerahkan ke masing-masing kampus dan tanpa tindak lanjut yang jelas," kata Eko menjelaskan.
• Jadwal Seleksi Mandiri Belum Jelas, 45 Peserta UTBK Universitas Brawijaya dan UM Minta Relokasi Tes
Pun hasil pertemuan dengan DPRD Jawa Timur hari ini, pihaknya juga belum bisa memastikan waktu pertemuan bisa dilakukan.
"Oleh karena tanpa keputusan apapun, kami akhirnya memutuskan akan kembali turun di DPRD Jatim bersama teman-teman mahasiswa, Senin (20/7/2020) mendatang," katanya.
Ada sejumlah isu yang mereka bawa. Pertama, keringanan uang kuliah tunggal (UKT) di masa pandemi virus Corona atau Covid-19.
"Kami ingin ada intervensi pemerintah soal keringanan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan), BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan), hingga UKT. Khususnya, untuk perguruan tinggi swasta," katanya.
• Peserta UTBK SBMPTN yang Positif dan Reaktif di Universitas Jember Punya Kesempatan Ujian
Pelaksanaan kuliah dengan tanpa tatap muka melainkan dengan online seharusnya bisa sinergi dengan pemotongan SPP.
