Breaking News:

BPJS Kesehatan Jember

BPJS Kesehatan Jember Mendorong Kepesertaan Pegawai Pemerintah Non ASN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jember melakukan sosialisasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

sri wahyunik/surya
Sosialisasi BPJS Kesehatan Cabang Jember kepada pejabat Organisasi Perangkat Daerrah (OPD) Pemkab Jember, Kamis (23/7/2020) 

 TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jember melakukan sosialisasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Pemkab Jember, Kamis (23/7/2020).

Sosialisasi itu dihadiri oleh pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jember.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jember Antokalina Sari Verdiana mengatakan, sosialisasi hari ini menyasar kepesertaan bagi PPNPN di lingkungan Pemkab Jember.

Anto menuturkan, sosialisasi itu dilakukan di masa pandemi sehingga harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, yakni dengan penerapan ketat protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

"Kami beradaptasi dengan kebiasaan baru, sehingga hari ini sosialisasi bisa dilakukan secara offline dengan menggunakan protokol kesehatan dan keselamatan secara ketat. Hari ini sosialisasi kami fokus menyasar pada pegawai pemerintah non pegawai negeri, atau non ASN (aparatur sipil negara)," ujar Anto kepada Surya, Kamis (23/7/2020).

Melalui sosialisasi itu, pihak BPJS Kesehatan mendorong kepada OPD untuk mengikutkan PPNPN sebagai peserta JKN. Berdasarkan data, sejauh ini sudah ada lima OPD yang mendaftarkan pegawai non ASN.

"Sudah ada lima OPD yang mengikutsertakan PPNPN di lingkungan masing-masing. Melalui sosialisasi ini, kami mendorong masing-masing OPD, bisa dikoordinasikan pendaftaran jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan," imbuh Anto.

PKB Putuskan Copot Gus Yani dari Ketua DPRD Gresik

Pelempar Batu ke Mobil PMI Gresik Ternyata ODGJ, Sudah Lapor Polisi: Alami Kerugian Rp 3 Juta

Sosok Dewi Rosalia Janda yang Dijadikan Bonus Jual Rumah Iparnya, Pekerjaan & Diincar Pria Malaysia

PPNPN tersebut antara lain tenaga honorer, juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Anto menambahkan, bisa jadi PPNPN tersebut sudah terdaftar sebagai peserta JKN, tetapi mandiri. Sementara berdasarkan amanat Peraturan Presiden (PP) No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang diubah menjadi PP No 75 Tahun 2019, dan diubah lagi menjadi PP No 64 Tahun 2020, disebutkan jika pegawai penerima upah harus didaftarkan sebagai peserta JKN. Karenanya, iuran JKN setiap bulannya dibagi antara pemberi upah/kerja dan penerima upah (pekerja).

"Dari lima persen, empat persen ditanggung pemberi upah, dan satu persen ditanggung pekerja. Itu lebih meringankan, dan sudah mengover satu keluarga, daripada PPNPN ini ikut secara mandiri," tegas Anto.

Halaman
12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved