KPK Puji Capaian PAD Pemprov Jatim Yang Progresif di Tengah Pandemi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat penyerapan anggaran dan pemulihan ekonomi tahun 2020 bersama pemda dan KPK di Dyandra Convexion Center
Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat penyerapan anggaran dan pemulihan ekonomi tahun 2020 bersama pemda dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Dyandra Convention Center Surabaya, Senin (27/7/2020).
Dalam kesempatan tersebut Pemprov Jawa Timur mendapatkan pujian dari Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Pasalnya realisasi pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Jatim hingga semester 1 tahun anggaran 2020 mencapai 68,67 persen yaitu Rp 9,28 trilliun.
“Ini membanggakan bagaimana Jawa Timur penerimaan PAD mencapai 68 persen, kok bisa. Ini adalah hal baik yang bisa harus ditiru oleh daerah lain,” kata Pahala Nainggolan.
Selain itu dalam forum ini juga disampaikan bahwa total realiasi pendapatan provinsi Jawa Timur mencapai total saat ini sudah mencapai 49,6 persen.
Yang terdiri dari sumber PAD Rp 9,2 trilliun dari target Rp 13,5 trilliun, kemudian dari sumber dana perinbangan Rp 4,2 triliun dari target Rp 13,5 trilliun dan sumber pendapatan lain lain yang sah Rp 43,6 miliar dari target Rp 166 miliar.
Sedangkan untuk capaian realisasi belanja Pemprov Jatim secara keseluruhan mencapai 36,41 persen yaitu Rp 10,7 trilliun.
• UPDATE Terbaru Corona, Indonesia Masuk 5 Besar Penambahan Kasus Covid-19 Terbanyak di Dunia 27 Juli
• Viral Camat Samarinda Ngamuk ke Pria Ini, Dikira Tukang Sapu: Seenaknya Suruh Bersihkan Sampah
• Rayuan Maut Dukun Palsu Asal Malang Makan Korban, Selalu Lakukan Ritual di Makam, Lihat Endingnya
Yang terinci dari realisasi belanja tidak langsung 38,2 persen senilai Rp 7,79 trilliun, dan realisasi belanja langsung 28,92 persen dengan nilai Rp 2,6 trilliun.
Dalam kesempatan yang sama Pahala Nainggolan mengingatkan bahwa di masa pandemi, pemerintah tetap harus fokus untuk menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan publik. Di samping terus memberikan yang terbaik dalam penanganan pandemi.
“Memang sekarang sedang fokus pandemi tapi pemerintah juga tidak boleh melupakan untuk terus memberikan pelayanan publik,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar penyerapan anggaran bisa terus dimaksimalkan oleh pemerintah daerah agar bisa mendongkrak pemulihan ekonomi di daerah.
Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong agar pemerintah daerah di Jatim juga terus mendorong realiasi anggaran belanjanya demi mendorong ekonomi daerah.
Ia menjelaskan bahwa ada lima kabupaten yang serapan realiasi anggaran belanjanya paling tinggi. Pertama yaitu Kabupaten Madiun (46,31 persen), Kabupaten Pacitan (46,2 persen), Kabupaten Situbondo (45,73 persen), Kabupaten Bondowoso (45,1 persen) dan Kabupaten Ponorogo (44,61 persen).
Sedangkan untuk lima daerah serapan realisasi anggaran belanjanya terendah adalah Kabupaten Sumenep (20,35 persen), Kabupaten Bojonegoro (22,25 persen), Kota Kediri (29,1 persen), dan Kabupaten Nganjuk (30,60 persen).
“Yang ini terkecil kita kohon saling melakukan penguatan di Nganjuk, Kota Kediri, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Sumenep,” tegasnya. “ Ini bagian dari ihtiar kita memaksimalkan seluruh ruang kekuatan kita untuk mendorong pergerakan ekonomi di daerah agar bisa terus tumbuh,” kata Khofifah. (Fatimatuz zahroh/Tribunjatim.com)
