Breaking News:

Virus Corona di Malang

Bapenda Kota Malang Beri Keringanan Pajak Non PBB 50 Persen Bagi Pelaku Usaha, 'Recovery Ekonomi'

Badan Pendapatan Daerah Kota Malang (Bapenda) memberikan keringanan pajak daerah non PBB sebesar 50 persen kepada wajib pajak.

SURYA/RIFKI EDGAR
Wali Kota Malang Sutiaji bersama Kepala Bapenda Kota Malang, Ir Ade Herawanto MT 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Badan Pendapatan Daerah Kota Malang (Bapenda) memberikan keringanan pajak daerah non PBB sebesar 50 persen kepada wajib pajak (WP) yang sudah mulai usaha dengan normal, Rabu (29/7/2020).

Kebijakan keringanan pajak tersebut digulirkan oleh Bapenda Kota Malang guna menindaklanjuti arahan Wali Kota Malang agar melakukan recovery ekonomi.

Kepala Bapenda Kota Malang, Ir Ade Herawanto MT menyampaikan, kebijakan ini juga sesuai semangat dan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sifatnya adil dan memaksa.

Kronologi Penemuan Sopir Truk Box Tewas di Kursi Kemudi di Jalan Tandes, Bermula Kecurigaan Warga

"Program ini akan kami laporkan ke satgas recovery ekonomi Kota Malang. Sebagai bentuk insentif pajak atau stimulus yang diharapkan bisa merangsang geliat pertumbuhan ekonomi di Kota Malang," ucapnya.

Wajib pajak yang mengajukan keringanan diharuskan untuk mengirimkan surat permohonan keringanan pajak daerah yang ditujukan kepada Wali Kota Malang tembusan Kepala Bapenda.

Pengurangan dilakukan secara berangsur-angsur dengan mengikuti perkembangan situasi dan pantauan tim di lapangan.

Tanpa Kamar Mandi & Bobrok, Rumah ini Malah Laku Nyaris Rp10 M, Terkuak Alasan Harga Mahal: Jarang

VIRAL Curhat Pria Setubuhi Anjing, Gara-gara Nonton Video, Padahal Istri Hamil, Ending Nasib Miris

"Untuk mekanisme tetap sama. Pelaporan omzet setiap bulannya paling lambat tanggal 10 dengan prosentase 100 persen," terangnya.

"Selain itu, masih banyak kemudahan-kemudahan lain seperti bebas denda telat pelaporan, mundur jatuh tempo dan lainnya. Semuanya dijalankan dengan cara persuasif namun tetap humble dan egaliter," ucap Sam Ade sapaan akrabnya.

Sementara itu, dengan terbitnya SK Wali Kota Malang Nomor 191 pada 29 Juni lalu, maka masa jatuh tempo pembayaran PBB tahun ini yang seharusnya 31 Juli diperpanjang hingga 31 Oktober 2020.

Tips Pilih Hewan Kurban Ala Pedagang Kota Malang, Cermati Kondisi Fisik: Jangan Beli Dekat Hari H

Sam Ade berharap, tambahan waktu tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Halaman
12
Penulis: Rifki Edgar
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved