Sikap Pimpinan 11 Parpol di Jember Soal HMP Pemakzulan Bupati Faida, Sepakat dan Siap Dukung

Pimpinan 11 partai politik (Parpol) berkumpul untuk menyatakan sikap paska pemakaian hak menyatakan pendapat (HMP) pemakzulan Bupati Jember Faida

Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Arie Noer Rachmawati
SURYA/SRI WAHYUNIK
Pimpinan 11 Parpol di Jember yang berkumpul, Rabu (29/7/2020) 

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Pimpinan 11 partai politik (Parpol) berkumpul untuk menyatakan sikap paska pemakaian hak menyatakan pendapat (HMP) pemakzulan Bupati Jember Faida oleh DPRD Jember, Rabu (29/7/2020).

Ke-11 Parpol itu merupakan parpol pemilik kursi di DPRD Jember.

Mereka adalah Partai Kebangkitan Bangsa, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PPP, PKS, PAN, Demokrat, Golkar, Perindo, dan Berkarya.

SMAN 5 Kota Malang Siap Sambut New Normal, Sutiaji Sarankan Bayar Jajan di Kantin Pakai Barcode

Para pimpinan Parpol itu berkumpul dan menyatakan sikap dukungan terhadap HMP yang telah dipakai oleh DPRD Jember.

"Karena di luaran sana diopinikan kalau HMP tidak prosedural, tidak ada komunikasi dengan partai politik, juga katanya DPRD mendzalimi bupati," ujar Sekretaris DPC PDIP Jember Bambang Wahjoe S.

Bambang yang ditunjuk membacakan sikap Parpol pemilik kursi di parlemen Jember tersebut.

VIRAL Rumah Reot Terjual Rp 9 M, Tak Ada Toilet, Fakta di Balik Harga Terkuak, Lihat Penampakannya

VIRAL Curhat Pria Setubuhi Anjing, Gara-gara Nonton Video, Padahal Istri Hamil, Ending Nasib Miris

"Kami tegaskan, kalau seluruh Parpol di DPRD Jember yang diwakili oleh fraksi sepakat dan mendukung HMP. Dan itu adalah instruksi partai," tegas Bambang.

Alasan Parpol mendukung pemakaian HMP adalah, pertama, HMP telah didahului dengan tahapan Hak Interpelasi dan Hak Angket.

Kedua, Parpol tidak melihat adanya itikad baik dari bupati Jember untuk mengikuti perintah Mendagri dan gubernur Jawa Timur terkait sistem merit aturan pemerintahan.

KPK Diam-diam Selidiki Program Pelampung Nelayan & Rehab Rumah di Jember, Mintai Keterangan Sekda

Ketiga, bupati Jember dinilai telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Keempat, opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LHP Keuangan Kabupaten Jember tahun 2019.

Kelima, pimpinan Parpol itu mendorong aparat penegak hukum menindaklanjuti LHP dari BPK tersebut.

Wanita Curiga Setahun Dengar Desahan Misterius dari Rumah Tetangga, Syok saat Mendobrak: Tiap Malam

"Kami tegaskan bahwa sikap ini tidak ada hubungannya dengan Pilkada. Kami di Parpol memiliki kewajiban dan fungsi memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Juga tidak benar, kami mendzalimi bupati karena apa yang kami lakukan ini demi kepentingan rakyat Jember," tegas Bambang.

Pertemuan yang digelar di sebuah restoran di Jember itu diikuti oleh pentolan 11 Parpol. Mereka yang hadir adalah ketua, sekretaris, juga wakil ketua dari 11 Parpol tersebut.

Seperti diberitakan, pekan lalu, 22 Juli 2020, DPRD Kabupaten Jember menggelar rapat paripurna HMP. Anggota parlemen memutuskan secara politik memakzulkan Bupati Jember Faida.

Penulis: Sri Wahyunik

Editor: Arie Noer Rachmawati

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved