Wacana Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi, Dewan Pendidikan Jatim: Mendikbud Tak Konsisten

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sulvi Sofiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wacana pembelajaran tatap muka yang dikeluarkan Mendikbud, Nadiem Makarim, mendapat pro kontra di kalangan stakeholder pendidikan.

Salah satunya Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Akhmad Muzakki.

Menurut dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau UIN Sunan Ampel Surabaya ini, kebijakan tersebut tidak konsisten.

Pasalnya, kewenangan pembukaan sekolah diserahkan kepada pemerintah daerah.

"Ini yang nggak konsisten. Persoalan strategis ini justru diserahkan ke daerah. Nanti kalau ada apa-apa daerah yang kena. Sudah seharusnya Mendikbud mengambil kebijakan yang sangat hati-hati dengan konsistensi yang sangat kuat. Jangan kemudian, diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah dengan indikator yang agak longgar," tegasnya, Minggu (9/8/2020).

Apalagi sebelumnya kewenangan kebijakan pembelajaran diserahkan ke pusat melalui SKB 4 menteri.

• Tanggapi Wacana Sekolah Tatap Muka, Joni Wahyuhadi: Harus Ada Prakondisi Protokol Kesehatan

Sekarang berubah lagi dengan kebijakan daerah zona kuning boleh membuka pembelajaran tatap muka tetapi diserahkan pada pemda.

"Kasian pemda jika menanggung beban seperti ini," jelasnya.

Jika hal tersebut sudah diputuskan pemerintah, kata Akhmad Muzakki, maka tak ada cara lain untuk menyiapkan kelengkapan menjamin protokol kesehatan pencegahan virus Corona ( Covid-19 ) yang harus dilakukan sekolah.

"Jangan lupa pemda penting untuk melakukan sinergi dengan orang tua. Karena Inti dari semuanya, kalau di level orang tua disiplin anak longgar maka anak juga remeh," jelasnya.

• Dindik Kota Surabaya Mulai Gelar Simulasi Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah untuk Jenjang SMP

Guru Besar Sosiologi Pendidikan ini juga mempertanyakan, faktor dibukanya sekolah.

Ia melihat ada dua kepentingan pembelajaran tatap muka dilakukan. Yaitu faktor ekonomi dan sosial ekonomi

"Dua pertimbangan ini jangan sampai menurunkan disiplin kita untuk menjaga kesehatan. Dan penting juga untuk melihat hasil survei data BPS dari dampak sosial ekonomi Covid-19. Bahwa semakin muda usia, semakin longgar disiplin kesehatannya. Kekhawatiran ke depan akan muncul potensi baru lewat sekolah," urai Akhmad Muzakki.

Maka dari itu, kebijakan tersebut harus seimbang dengan tetap memperhatikan jaminan kesehatan. Sebab, menurut Akhmad Muzakki, budaya disiplin kesehatan masyarakt masih terbilang rendah.

• Reaksi Ortu Saat Tahu Siswa SMP Surabaya Bakal Masuk Sekolah Lagi, Minta Protokol Kesehatan Diatur

"Apalagi status darurat PBB tidak ada. Jadi masyarakat menganggapnya kita sudah baik-baik saja. Padahal belum," pungkasnya.

Sementara itu, persiapan pembelajaran tatap muka tengah dilakukan berbagai sekolah di Surabaya. Mulai dari penerapan protokol kesehatan ketat, skema pembelajaran hingga mengatur sesi belajar di sekolah.

Di SMAN 16 Surabaya, persiapan sudah mencapai 90 persen. Meskipun pihak sekolah belum mengetahui kapan pelaksanaan pembelajaran sekolah akan dibuka.

Sebagai langkah awal, pihak sekolah juga telah membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk mensosialisasikan disiplin protokol kesehatan.

"Dari informasi yang kami terima antara pertengahan Agustus atau awal September. Tapi untuk resminya kami masih menunggu surat edaran dari bu gubernur dan Dinas Pendidikan Jatim," ujar Waka Kurikulum SMAN 16 Surabaya, Tjahyo Baskoro Widi.

• Watulimo Zona Hijau, Bupati Trenggalek Sebut 3 SMP Memungkinkan Terapkan Pembelajaran Tatap Muka

Persiapan sarana prasarana dalam penerapan protokol kesehatan juga dilakukan, seperti penyediaan bilik sterilisasi disinfektan, sterilisasi semprotan atas, hand sanitizer dan 30 wastafel di setiap sudut sekolah. Termasuk membuat jalur satu arah ketika masuk sekolah.

"Jadi antara masuk sekolah dan saat pulang mereka tidak berpapasan. Ini (jalur satu arah) kita pasang hingga koridor sampai tangga. Kita juga beri tanda berjarak setiap bangku kelas sekitar 1,5 meter setiap anak," jabarnya.

Sekolah sendiri telah menyiapkan 31 ruang kelas untuk 25 persen siswa dari total 1083 siswa.

Sedangkan sisanya akan mengikuti pembelajaran online dari rumah. Sementara untuk praktikum di peminatan IPA, siswa hanya diperbolehkan secara perwakilan dan bergiliran maksimal 9 orang untuk divideo. Dan yang lainnya akan mengamati melalui video.

Editor: Dwi Prastika