Bertemu Ketua DPD RI, Pebisnis di Tanjung Perak Surabaya Curhat Masalah Kepelabuhanan

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Forum Komunikasi Asosiasi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Selasa (11/8/2020).

Pertemuan ini membahas potensi bangkitnya bisnis di era kenormalan baru.

Hal ini penting dilakukan agar kinerja bisnis kepelabuhanan di Surabaya bisa kembali bangkit di era kenormalan baru.

"Ada banyak persoalan yang selama ini membelit kami dalam menjalankan aktifitas ekonomi di Tanjung Perak. Untuk itulah kami meminta Ketua DPD RI untuk membantu kami, menampung keluhan-keluhan kami dan mencarikan solusinya," ujar Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Kepelabuhanan Tanjung Perak Surabaya, Henky Pratoko yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah ALFI Jatim saat bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya, Selasa (11/8/2020).

Kita ketahui, Forum tersebut beranggotakan pelaku bisnis kepelabuhanan di Tanjung Perak Surabaya.

"Ada banyak persoalan yang selama ini membelit kami dalam menjalankan aktifitas ekonomi di Tanjung Perak," ujar Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Kepelabuhanan Tanjung Perak Surabaya, Henky Pratoko dikutip dari rilis yang diterima Surya.co.id, di hari yang sama.

"Untuk itulah kami meminta Ketua DPD RI untuk membantu kami. Kami ingin bersama mencari solusinya," ujar Henky yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah ALFI Jatim ini.

• Nasib Ngenes Betrand Peto Pasca Ditempeli Kakek Gegara Main Jailangkung, Ngeluh Beda: Berat Banget

• Hasil Liga Eropa - Gol Menit Akhir Winger Sevilla, Buyarkan Mimpi Wolves Melaju ke Semifinal

• Sewotnya Aurel Hermansyah Saat Ditanya Pilih Ashanty atau KD Jadi Pendamping Nikah, Kenapa?

Henky mengatakan pandemi Covid-19 telah mengakibatkan bisnis kepelabuhanan di Tanjung Perak tersendat. Oleh karenanya, ia berharap pemerintah memberikan toleransi.

Di antaranya, mengedepankan pelayanan, bukan pada sisi penegakkan peraturan saja. "Dunia usaha sedang berjibaku untuk mempertahankan kegiatan usaha. Pada akhirnya akan memberikan kontribusi riil pada dinamika ekonomi nasional," katanya.

"Kami mengharapkan memasuki New Normal, Pemerintah tidak menerbitkan peraturan-peraturan yang justru memberatkan dunia usaha," tambah Henky.

Ia mencontohkan beberapa peraturan yang selama ini menyulitkan pengusaha. Di antaranya, aturan Persetujuan Impor (PI).

Hal ini menyulitkan pelaku importir karena untuk memperolehnya cukup rumit dan lama. Hal ini menghambat pasokan bahan baku industri yang membuat proses produksi berhenti.

"Kondisi ini tidak hanya impor bahan baku besi dan baja, namun juga impor bahan baku tekstil dan pakan ternak. Sebab, ketergantungan bahan baku sangat tinggi," ujarnya.

Selain itu, perlu insentif dan relaksasi biaya untuk pelaku logistik di Jatim.

"Insentif dan relaksasi ini penting untuk stimulan pengusaha agar kembali bangkit," tegasnya.