Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Pilkada Surabaya

PDI Perjuangan Jatim: Kami Dapat Perintah Khusus dari DPP soal Gus Hans di Pilkada Surabaya 2020

Suasana politik di Pilkada Surabaya 2020 kian memanas setelah Gus Hans ikut mendaftar di PDI Perjuangan Jawa Timur.

TRIBUNJATIM.COM/BOBBY CONSTANTINE
Bakal Calon Wali Kota Surabaya, HM Zahrul Azhar As'ad Asumta (Gus Hans) berkunjung ke gedung DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Jumat (21/8/2020). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM - PDI Perjuangan masih menyimpan rapat nama pasangan calon yang diusung di Pilkada Surabaya 2020.

Terbaru, suasana politik di Kota Pahlawan kian memanas setelah HM Zahrul Azhar Asumta Asad ( Gus Hans ) ikut mendaftar di PDI Perjuangan Jawa Timur, Sabtu (22/8/2020).

Manuver Gus Hans tersebut cukup menarik mengingat ia mendaftar di masa 'injury time'.

Rencananya, PDI Perjuangan akan mengumumkan calon yang diusung di Pilwali Surabaya 2020 pada 24 Agustus 2020 mendatang.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Kusnadi pun tak memungkiri bahwa partainya memang memberikan atensi khusus soal Kota Surabaya.

"Kami berkonsultasi dengan DPP, apakah kami mendapat perintah untuk menerima pendaftaran beliau (Gus Hans)," kata Kusnadi ketika dikonfirmasi di Kota Batu, Sabtu (22/8/2020).

Genggam Pengantar dari Pengurus Jatim, Gus Hans Mendaftar Calon Wakil Wali Kota Surabaya di DPP PDIP

Menurutnya, DPP memberikan arahan kepadanya untuk memberikan surat pengantar agar Gus Hans bisa mendaftar di DPP.

"Kami menjalankan perintah itu," katanya.

Proses komunikasi berjalan kilat.

Sebab, PDI Perjuangan akan mematangkan rekomendasi dukungan untuk seluruh Pilkada se-Indonesia pada Senin (24/8/2020) mendatang.

"Berdasarkan jadwal, akan ada pembahasan akhir di hari Senin," kata Kusnadi.

Alun-alun Surabaya Tetap Buka, Terapkan Protokol Kesehatan, Kapasitas 40 Persen

Kusnadi menegaskan, pendaftaran yang dilakukan oleh Gus Hans tetap bisa disahkan.

Sekalipun, masa pendaftaran bakal calon di daerah telah selesai September tahun lalu.

Kusnadi beralasan, sejak masa pendaftaran hingga penetapan menjadi kewenangan DPP.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved