PDI Perjuangan Jatim: Kami Dapat Perintah Khusus dari DPP soal Gus Hans di Pilkada Surabaya 2020

"DPP punya kewenangan menerima pendaftaran bagi siapapun bakal calon yang akan mendaftar," katanya.

"Selama belum ada calon yang ditetapkan, pun belum ada pembahasan akhir soal nama yang diusung maka DPP bisa menerima. Bahkan, kalau 24 Agustus ditetapkan, sampai tanggal 23 Agustus pun DPP masih bisa menerima pendaftaran," katanya.

• Renovasi Stadion GBT Surabaya Terus Berlanjut, Proyek Pengerjaan Dilakukan Paralel

Sekalipun demikian, pihaknya baru menerbitkan surat pengantar khusus untuk Gus Hans.

"Belum ada nama lain," katanya.

Proses pendaftaran tersebut menjadi mekanisme yang wajib diikuti oleh bakal calon yang akan diusung partai berlambang kepala banteng ini.

Selanjutnya, DPP akan memutuskan nama yang diusung.

"Kalau pun memang diterima, Gus Hans bisa saja menjadi calon wakil wali kota dari PDI Perjuangan. Nanti akan dipasangkan dengan calon wali kota yang juga akan ditetapkan oleh DPP," kata Kusnadi.

"Namun, ini masih proses. Mekanisme masih berjalan. Nanti yang akan menentukan semua nama yang diusung tetap DPP," katanya.

• Fuad Bernardi Akui Siap Maju di Pilkada Surabaya 2020, Begini Komentar Wali Kota Risma

Besar kemungkinan, Gus Hans akan berpasangan dengan bakal calon wali kota yang telah lebih dahulu mendaftar di PDI Perjuangan.

Di Surabaya, Sejumlah kader PDI Perjuangan Surabaya dan birokrat Pemkot Surabaya berpeluang mendapatkan rekomendasi sebagai Bakal Calon Wali Kota Surabaya.

Di antaranya, Whisnu Sakti Buana, Wakil Wali Kota Surabaya yang juga mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya.

Putra tokoh PDI Perjuangan Sutjipto itu saat ini menjadi pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

• Wali Kota Risma Revitalisasi Kawasan Makam Sayyid Ali Asghor di Sidosermo Surabaya

Selain itu, ada birokrat Eri Cahyadi (Kepala Bappeko).

Birokrat yang bakal ditunjuk Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini melanjutkan program pembangunannya.

Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Tri Rismaharini disebut berhak menunjuk penerusnya.

Editor: Dwi Prastika