10 Rektor UIN Curhat ke DPD RI, Sulit Buka Prodi Umum dan Terapan: Padahal Lebih Dibutuhkan

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sejumlah Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) mengaku kesulitan untuk membuka program studi umum dan terapan.

Untuk mendapat jalan keluar, mereka curhat menemui pimpinan DPD RI.

“Kami berharap kepada DPD RI," kata Prof Fauzul Imam, juru bicara dari para Rektor UIN, Minggu (23/8/2020) malam melalui rilis yang diterima awak TribunJatim.com.

Ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (24/8/2020), mereka berpendapat selama ini DPD RI dinilai telah berjasa membantu peningkatan status sembilan kampus IAIN menjadi UIN.

• Beber Pemandangan Alam Pointilisme di Mal Gresik, Rijaman: Seniman Harus Hidup di Tengah Covid-19

• Gandeng Mahasiswa, ACT Jatim Lakukan Aksi Penggalangan Dana untuk Korban Erupsi Gunung Sinabung

"Nah sekarang giliran kami, kampus UIN lama, yang mengalami hambatan dalam membuka prodi umum di kampus kami,” katanya.

Menurutnya, beberapa kampus UIN kesulitan membuka prodi ilmu sosial dan sains yang berbasis terapan. Mereka hanya bisa membuka prodi umum ilmu induk.

Padahal, ilmu terapan lebih dibutuhkan dalam menjawab tantangan zaman.

“Hal itu sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat. Niat kami memang memadukan antara ilmu agama dan sains,” urai Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu.

• Alasan Nikita Mirzani Benci Syahrini, Kisah Pahit Ibu & Mimpi yang Dihancurkan Terkuak: Semua Buyar

• Bantu Ekonomi Masyarakat, Pemkot Kembangkan Urban Farming dan Diversifikasi Pangan di Surabaya

Sementara itu, Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Eka Putra Wirman menambahkan bahwa seharusnya tidak ada perbedaan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Selama, statusnya sama-sama universitas.

Perbandingannya, sama halnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan SMA. "Padahal, PTN sebenanya tidak mampu menampung semua anak bangsa yang ingin belajar di fakultas-fakultas ilmu terapan yang ada," katanya.

Apalagi, UIN tersebar merata di hampir semua provinsi. Biaya pendidikan di UIN relatif lebih terjangkau tanpa mengurangi mutu.

"Kami rata-rata juga terakreditasi A dan B. Ini seharusnya faktor yang juga harus dilihat,” tukas Eka.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti akan melanjutkan keluhan tersebut kepada Komite III yang membidangi pendidikan.

“Dari situ akan kami telaah dan kami petakan. Di tataran kebijakan akan menjadi ranah pimpinan, dan di tataran fraksi akan menjadi tugas teknis Komite III,” tandasnya.  
  
Senada dengan La Nyalla, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyakini apa yang diperjuangan kampus UIN akan terwujud. Selama tolok ukurnya berdasarkan kebutuhan.

Seperti halnya IAIN yang meningkat status menjadi UIN karena kebutuhan. Begitu pula UIN membuka prodi ilmu terapan, juga harus karena kebutuhan.

Ditambahkan Nono, memang harus ada proses untuk itu. Seperti yang pernah ia alami saat menjadi Gubernur Akademi TNI, untuk memperjuangkan kesamaan derajat antara lulusan Akademi Militer dengan Strata S1.

“Kuncinya harus berdasarkan kebutuhan. Saya pikir, Presiden Joko Widodo berulang kali menekankan pentingnya kualitas SDM Indonesia untuk dapat melakukan lompatan. Itu saya kira salah satu kebutuhan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni optimis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dapat memahami niat kampus-kampus UIN untuk membuka prodi ilmu terapan.

Mengingat Mendikbud telah meluncurkan program ‘Merdeka Belajar: Kampus Merdeka’, bagi perguruan tinggi.

“Program tersebut memberikan otonomi bagi PTN maupun swasta yang berakreditasi A dan B untuk membuka prodi baru," katanya.

Kepentingan tersebut akan dipermudah apabila kampus tersebut telah menjalin kerjasama dengan organisasi dunia atau kampus dengan peringkat 100 terbaik dunia.

"Saya pikir UIN lebih mudah bekerja sama dengan kampus seperti Al-Azhar dan lainnya kan,” tukas Senator asal DKI Jakarta itu.

Optimisme serupa juga disampaikan Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

“Dalam case UIN ini kan ada tiga kementerian yang terlibat. Kemenag, Kemendikbud dan Kemenpan/RB. Selama masih dalam tataran Permen dan Kepmen, tidak terlalu sulit,” ungkapnya.

Dalam pertemuan yang dihelat Minggu petang itu, selain Rektor UIN Banten dan Padang, juga hadir Wakil Rektor UIN Bandung Prof. Rosihan Anwar dan Dr Alamsyah dari UIN Lampung. Sementara Senator yang juga hadir tampak Wakil Ketua Komite III Fadhil Rahmi Lc, Abdul Rahman Thaha dan Ajbar serta Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek.

Sedangkan pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Mataram, UIN Walisongo Semarang, UIN Sultan Thoha Saifudin Jambi, UIN Antasari Banjarmasin, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berhalangan hadir.

Penulis: Bobby Constantine Koloway

Editor: Heftys Suud