Breaking News:

Bawaslu Jatim Awasi Netralitas ASN dan Money Politik dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, mulai memetakan kerawanan dugaan politik uang dan netralitas ASN jelang Pilkada 2020.

SURYA/Sugiyono
Jajaran Forkopimda, Ormas, perwakilan Parpol dan Forum kerukunan umat beragama, membubuhkan tanda tangan sebagai dukungan netralitas ASN, Selasa (25/8/2020). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, mulai memetakan kerawanan dugaan politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) jelang Pilkada 2020.

Hal ini untuk pencegahan dalam pemilihan Wali Kota, Bupati-wakil Bupati serentak diadakan pada 9 Desember 2020.

Komisioner Bawaslu Jawa Timur Kordiv Pengawasan, Aang Kunaifi, mengatakan, saat ini Bawaslu Jatim mengidentifikasi adanya dugaan politik uang dan kurangnya netralitas ASN dalam pemilihan Wali Kota, Bupati-wakil Bupati.

Kerawanan dugaan politik uang dan netralitas ASN itu dilihat adanya calon petahana yang ikut daftar dalam Pilkada serentak. Dimana, tahapan pendaftaran akan berlangsung pada awal September 2020.

Pilwali Surabaya 2020, Machfud Arifin Pilih Dirut PDAM Mujiaman Jadi Wakil, Ini Kata Tim Pemenangan

Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Kediri Tangani 2 Kasus Pelanggaran Netralitas ASN

"Jajaran Bawaslu mulai mengidintifikasi adanya dugaan money politik. Bahwa, dari 19 Kabupaten kota yang melakukan pilkada, diikuti oleh petahana. Dikawatirkan ada tingkat kerawanan utama, salah satunya netralitas ASN di kabupaten tersebut," kata Aang, saat sosiliasai netralitas ASN di Hotel Aston Gresik.

Dari kerawanan itu, jajaran Bawaslu Kota-Kabupaten diharapkan mengadakan pencegahan. Caranya, memberikan informasi tindakan pelanggaran secara utuh kepada ASN, kepala desa, TNI dan Polri. "Hal ini agar mereka memahami batasan-batasan saat masa kampanye," imbuhnya.

Pengumuman Calon Diusung PDIP di Pilkada Surabaya Molor, Ini DAFTAR TERBARU Tokoh Berpeluang Direkom

Sejauh ini, dari 19 Kabupaten/Kota yang mengadakan Pilkada, ada 20 lebih pelanggararan berkaitan dengan aktifitas ASN.

"Ada yang pasang gambar, ada yang dekat dengan parpol. Salah satunya terjadi ASN di Lumajang, memasang gambar di Kabupaten Situbondo, akhirnya diberi sanksi penundaan kenikan jabatan," katanya.

Dari tahapan pemilihan Wali Kota, Bupati-wakil Bupati yang sudah dekat memasuki tahapan pendaftaran, yaitu pada awal September 2020, Aang menegaskan, agar ASN tidak mudah terpancing di media sosial (Medsos).

"Nanti, jika sudah masuk penetapan pasangan calon, Bawaslu akan koordinasi dengan gakumdu dari Kejaksaan dan Kepolisian untuk sama-sama menindak pelanggaran Pilkada. Sehingga, ASN diharuskan bijak menggunakan medsos. Tidak mudah like, subcribe dan komentar di medsos," katanya. (SURYA/Sugiyono)

Pasca Rekomendasi PKB Turun, PPP Gabung PDIP dan Gerindra Usung Santoso-Tjutjuk di Pilwali Blitar

Bawaslu Kota Blitar Nilai Bansos Rawan Dipolitisasi Calon Petahana Jelang Pilwali: Awasi Intensif

Penulis: Sugiyono
Editor: Pipin Tri Anjani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved