Puluhan Warga Jember Unjuk Rasa di Depan Kantor Gubernur Jatim, Minta 'Copot Jabatan Bupati Faida'

Puluhan warga dalam Gerakan Reformasi Jember (GRJ) unjuk rasa di depan kantor Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Minta copot jabatan Bupati Faida.

Penulis: Farid Mukarrom | Editor: Hefty Suud
SURYA/FEBRIANTO RAMADANI
Sejumlah masyarakat Jember menggelar demo di depan kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis siang (27/8/2020). Mereka menuntut sikap tegas Gubernur segera memberikan sanksi kepada Bupati Jember Faida. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Puluhan warga Jember unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya,  Kamis siang (27/8/2020). 

Mereka yang tergabung dalam Gerakan Reformasi Jember (GRJ) meminta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mencopot Bupati Jember Faida.

Mereka menilai sang Bupati telah gagal memimpin Jember.

Kampung Ponpes Ndresmo Surabaya Tempat Para Kyai Atur Strategi Perang Lawan Belanda

Dikabarkan Berkirim Chat Mesra dengan Sekda Bondowoso, Dokter H Tebar Senyum: Ponsel Hilang, Benar

Sambil menyampaikan orasi, masyarakat yang berangkat dari Jember sejak pagi hari membawa berbagai spanduk, dibentangkan d idepan petugas keamanan.

Seperti permohonan sanksi untuk bupati, perintah eksekusi yang sudah disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta membawa salinan surat tindaklanjut permasalahan di Kabupaten Jember yang sudah ditanda tangani oleh Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Kustiono Musri, Koordinator GRJ, mengatakan, melalui aksinya masyarakat hanya ingin mengetahui sikap Gubernur terkait surat mendagri tertanggal 15 juli lalu yang berbunyi pelanggaran sistem Merit dan tata kelola pemerintah.

Santi Istri Denny Cagur Kulik Ponsel Suami, Pergoki Ganti Nama Wanita di Ponsel Hani Jadi Herman

Buron Curanmor Asyik Ngopi di Surabaya, Polisi Gercep Keler Pria 37 Tahun Ini ke Mapolres Lamongan

"Gubernur dan DPR diminta tegas melaksanakan pengawasan dan pembinaan. Salah satu bentuknya adalah pemberian sanksi," ujarnya dalam sela sela demonstrasi.

Untuk DPR, lanjut Kustiono, sesuai tugas pokok dan fungsinya, segera melakukan hak menyatakan pendapat. Dengan kata lain, langsung memecat Bupati Faida, yang telah melanggar undang undang

"Contoh paling konkret adalah bupati selalu menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sejak diperintah, setiap tahunnya, diatas Rp 500 miliar," ungkapnya.

"Harapan kami bu Khofifah segera menandatangani sanksi. Sehingga apa yang kami sampaikan sekian tahun terakhir ada pembenaran. Karena ada kelompok pendukungnya yang menyebut tidak ada bukti pelanggaran," imbuhnya.

Kini, perwakilan massa telah diterima oleh Pemerintah Kantor Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan audiensi.

Penulis: Febrianto Ramadani

Editor: Heftys Suud

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved