Breaking News:

DPRD Batu Dorong Pemkot Mengakomodasi Program Prioritas Desa

DPRD Kota Batu mendorong tim otonomi daerah dan tim anggaran Pemerintah Kota Batu bisa mengakomodasi program prioritas di setiap desa yang ada

Penulis: Benni Indo | Editor: Yoni Iskandar
TRIBUNJATIM.COM/BENNI INDO
Taman Rekreasi Selecta di Kota Batu akan buka kembali pada 24 Juli 2020 setelah tutup sejak 16 Maret 2020. 

 TRIBUNJATIM.COM, BATU – Demi mewujudkan pemberdayaan di tingkat desa, DPRD Kota Batu mendorong tim otonomi daerah dan tim anggaran Pemerintah Kota Batu bisa mengakomodasi program prioritas di setiap desa yang ada di Kota Batu.

Wakil Ketua I DPRD Kota Batu Nurochman menilai, program desa perlu dimaksimalkan. Ia juga mengatakan kalau selama ini usulan-usulan masih bersifat spontanitas dari Pemerintah Desa.

Hal tersebut perlu didorong agar tercipta integrasi program dari Pemkot Batu dengan Pemerintah Desa (Pemdes). Pemerintah perlu memberikan usulan yang nanti akan dimasukkan saat drafting Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021 ini.

"Jadi tim otonomi daerah dan tim anggaran pemerintah daerah bisa mengakomodasi prioritas program setiap desa karena sudah saatnya pemkot bisa mengarahkan pembangunannya di desa secara nyata, terkonsep dan terintegrasi," jelas Nurochman, Minggu (30/8/2020).

Sehingga arah kebijakan pembangunan di desa yang sudah ditetapkan oleh kepala desa bisa diakomodir secara proporsional.

DPRD tak ingin hasil musrenbangdes yang merupakan usulan nyata kebutuhan masyarakat tak dapat terealisasi. Ia berharap, realisasi sesuai kebutuhan, sehingga kegiatan bukan sekadar menggugurkan agenda saja.

Realisasi Program 1.000 Mata Kabupaten Pasuruan Ditunda, Anggaran Dialihkan ke Penanganan Covid-19

Gubernur Khofifah Gowes Bareng Survivor Covid-19, Keliling Kota Mojokerto Bagi-bagi Masker

Emosi Iis Dahlia Soal Nagita Keluar Panggung Gegara Nama Ayu Ting Ting, Kuak Sebenarnya: Baper?

"Jangan sampai musyawarah tersebut hanya menjadi ritual tahunan seolah-olah cuma untuk menggugurkan agenda tahunan belaka," tegas Nurochman kepada TribunJatim.com.

Di sisi lain, DPRD Batu juga mengimbau Pemdes bisa menyiapkan dan menyamakan dokumen. Dengan begitu, dapat memasukkan prioritas ke dokumen KUA PPAS yang sebagai landasan penyusunan RAPBD 2021.

"Dengan pola ini kami yakin visi-misi desa berdaya kota berjaya bisa segera dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Menanggapi itu Ketua Asosiasi PEtinggi dan Lurah (APEL) Kota Batu Wiweko menyambut baik keinginan DPRD. Dikatakannya, tidak sedikit program antara kota dan desa yang tidak selaras. Hal itu berdampak kurang maksimalnya pembangunan daerah.

Beberapa usulan yang digalang dari musrenbang tingkat dusun lalu musrenbang tingkat desa kemudian tingkat kecamatan banyak yang tidak disetujui. Padahal, usulan-usulan tersebut lahir dari kondisi masyarakat tingkat bawah. Sehingga sangat dibutuhkan bentuk nyatanya.

"Misal salah satu dinas punya program pembangunan, kemudian dipaksakan ke salah satu desa. Padahal desa tersebut tidak ada rencana dan tidak membutuhkan program pembangunan itu. Kan, percuma muspro atau tidak ada manfaatnya," terangnya.

Lanjut Wiweko, perlu ada sinergitas yang kuat antara program kota dan desa. Apalagi usulan desa berasal dari keinginan dan kebutuhan masyarakat secara riil.

"Lha wujud visi misi 'desa berdaya itu belum kelihatan sampai sekarang. Harusnya perencanaan desa bisa diakomodir oleh dinas atau pemkot. Dari dulu seperti ini, jarang usulan kami dijadikan acuan," tegasnya. (Benni Indo/Tribunjatim.com)

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved