Komisi E Minta Anggaran BPOPP Pendidikan Tak Dikepras: OPD Harus Pahami Visi Gubernur

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Adam Rusdi mengingatkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memiliki janji kerja melalui program Jatim cerdas

bobby Koloway/surya
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Adam Rusdi ketika dikonfirmasi di Surabaya. 

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kritik keras disampaikan Komisi E DPRD Jatim dalam pembahasan Perubahan APBD 2020.

Di antara yang disorot adalah perihal pemotongan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) hingga 50 persen.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Adam Rusdi mengingatkan bahwa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memiliki janji kerja melalui program Jatim cerdas dan Jatim Sehat.

Seharusnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemrov Jatim dapat menerjemahkan maksud visi tersebut.

Di antaranya, melalui Program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas). Yakni, memperluas bantuan siswa miskin, bantuan biaya sekolah, dana insentif operasional akreditasi, tunjangan kinerja bagi guru tidak tetap.

Sayangnya, tahun ini terjadi pemotongan dana BPOPP hingga 50 persen selama 6 bulan. Pemotongan anggaran tersebut dialihkan untuk menangani dampak pandemi Covid-19.

Terungkap Curhat Istri Rizki DA ke Dosen, Ada Saatnya Bicara, Ayah Jawab Kabar Nadya Hamil: Amanat

Tampil Necis dan Klimis, Penampilan Penjual Bakso Pentol Ini Bak Orang Kantoran, Punya 7 Stel Kemeja

Sore Ini PDI-P Umumkan Calon di Surabaya, Para Calon Diminta Stanby

Padahal dana ini menjadi penyokong program tersebut. Apalagi, banyak sekolah juga menggantungkan pembiayaan operasional pendidikan di sekolah dimasa pandemi melalui program ini.

"Refocusing anggaran ini jangan asal main kepras. Kalau dipotong kayak gini, terus untuk empat bulan ke depan sekolah harus nyari dana ke mana?," kata Adam menyesalkan.

"Mau tidak mau, pasti akan ada pungutan-pungutan dari sekolah kepada orang tua. Orang tua lagi yang diberatkan," lanjut Anggota Fraksi Golkar di DPRD Jatim ini.

Padahal, selama ini SMA/SMK baik negeri maupun swasta tidak diperbolehkan untuk meminta pungutan pada siswa.

"Sehingga, kami berharap Pemprov Jatim harus mengembalikkan anggaran seperti semula," katanya kepada TribunJatim.com.

"Sebagai ganti refocusing, OPD harus cari cara lain. Jangan memotong anggaran yang yang sifatnya dirasakan langsung masyarakat," kata Adam lagi.

Selain itu, Bendahara fraksi Partai Golkar DPRD Jatim ini juga menyoroti program Jatim Kerja atau program Jatim Go. Program ini berfokus pada penyediaan pelatihan kerja serta pengembangan pendidikan vokasi.

Rinciannya, Dream Team Science Techno Park (STP) untuk anak SMK, D3/S1, dan membentuk STP bagi kelompok rintisan usaha di berbagai daerah. Sayangnya, sama halnya dengan anggaran BPOPP, juga terjadi pemotongan untuk program ini.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved