Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Mendikbud Rekomendasikan Sekolah Pakai Kurikulum Darurat, TK-SD Diberi Modul Pembelajaran

Mendikbud Nadiem Karim menjelaskan tentang sudah adanya kurikulum darurat di masa pandemi Covid-19.

Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: Pipin Tri Anjani
SURYA/Sylvianita Widyawati
Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko, Kadisdikbud Zubaidah dan Sekdin Totok Kasianto mengikuti zoom yang menghadirkan Mendikbud dan Mendagri tentang kebijakan pembelajaran di masa pandemi, Rabu (2/9/2020). Mendikbud Nadiem Karim menyampaikan ada kurikulum darurat yang bisa diadopsi sekolah. Ini adalah K13 yang disederhanakan dan legal dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19. 

Yaitu tiga hari sekolah, empat hari libur dan 7 hari PJJ.

Ia menyebut di salah satu SMPN menambah jumlah toilet karena tidak ingin ada klaster baru dari keterbatasan toilet.

"Sedang bagi siswa luar Kota Tegal, sekolah kerjasama dengan angkutan umum. Jadi jumlah siswa yang diangkut terbatas," jelasnya. Namun jika wilayah siswanya masih zona merah dan orange tidak boleh ikut. Mereka harus tetap belajar dari rumah. Ia juga menyarankan pemakaian local loop untuk akses internet. Ini dimanfaatkan di Kota Tegal. Sebab jika pakai Zoom yang basisnya di luar negeri, maka uang akan "lari" kesana.

Beberapa perwakilan kepala dinas dari luar Jawa mengeluhkan tak ada akses internet karena kondisi wilayah. Sehingga kucuran dana triliunan rupiah tidak bisa dimanfaatkan daerah lain.

Gustian Abdiwiyata, Plt Kadindik dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat menyatakan PJJ sulit dilaksanakan karena kondisi wilayah.

Sinyal HP sulit dan Bengkayang berbatasan dengan negara Malaysia.

"Maka saya akhirnya minta guru melakukan tatap muka dengan kelompok kecil. Seperti les privat, 4-5 anak," jelasnya.

Netizen Curiga Suara Raffi Ahmad Berubah saat Dukung Aldi Taher, Eks Dewi Perssik: Ngapain Izin?

Ini khusus siswa SD. Sedang untuk siswa SMP hanya memberi tugas-tugas. Tapi dikhawatirkan yang mengerjakan kakak-kakaknya.

"Meski bantuan banyak (subsidi paket data) banyak, namun kalau tidak ada sinyal HP tidak bisa dipakai," katanya.

Kemendikbud berencana mengucurkan bantuan pulsa/paket data sebesar Rp 7,2 triliun untuk siswa, guru, dosen dan mahasiswa mulai September-Desember.

Ini juga disampaikan di pertemuan itu. Di Kota Malang, menurut Wakil Walikota, sekolah sedang menuntaskan data nomer HP siswa dan guru lewat dapodik.

"Ini yang pakai APBN. Bukan dari Bos. Kalau yang dari APBD Kota Malang lewat RW-RW dari Diskominfo," jelas Edi. (SURYAMALANG/Sylvianita Widyawati)

Editor: Pipin Tri Anjani

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved