Breaking News:

Pilkada Gresik

Jelang Pembukaan Pendaftaran Bapaslon, Kantor KPU Gresik Disemprot Disinfektan

jelang pembukaan pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) bupati dan wakil bupati, Kantor KPU Gresik di Jalan Dr Wahidin disterilkan.

Willy Abraham/Tribunjatim
Petugas saat melakukan penyemprotan disinfektan di kantor KPU Gresik, Kamis (3/9/2020). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Satu hari menjelang pembukaan pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) bupati dan wakil bupati, Kantor KPU Gresik di Jalan Dr Wahidin disterilkan. Kantor penyelenggara itu disemprot dengan disinfektan.

Peyemproyan disinfektan itu diperlukan untuk menyambut pendaftaran bapaslon bupati dan wakil bupati yang akan dibuka pada Jum'at besok. Yakni pada tanggal 4 September hingga 6 September. KPU Gresik sendiri sudah siap menyambut pendaftaran tersebut.

Komisioner KPU Gresik Divisi Sosialisasi dan SDM Makmun mengatakan, penyemprotan ini dilakukan agar memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Hal itu juga seperti diimbau Satgas Covid-19 Pemkab Gresik.

"Hari ini kami sudah menyiapkan segala sesuatu yang perlu disipak. Termasuk bersih-bersih kantor KPU sebagai tempat pendafatarn besok," ujar Makmun di ruangannya kepada TribunJatim.com, Kamis (3/9/2020).

Ratusan Personel Polisi Kawal Pendaftaran Bapaslon di KPU Gresik

Gus Yani Klaim Hasil Survey Naik 45 Persen, NIAT Siapkan Strategi Khsusus Sambut Pilkada Gresik 2020

Menurut Makmun, penyemprotan disinfektan adalah bagian pemutusan mata rantai penyebaran virus Covid-19. Pihaknya tidak ingin jika Pilbup ke depan malah menjadi kluster baru dalam penyebaran. Untuk itu segala antisipasi harua disiapkan.

Sementara itu Komisioner Divisi Teknis Penyelengaraan Elvita Yuliati mengatakan, dalam pelaksanaanya, baik Parpol maupun Paslon dilarang membawa massa pendukung.

KPU Gresik hanya memperbolehkan pimpinan parpol pengusul yang datang ke Kantor KPU. Antara lain ketua dan sekeretaris beserta Paslon yang dicalonkan.

Aturan ini sesuai dengan protokol kesehatan agar tidak mengumpulkan orang dengan jumlah yang besar. Selain juga mematuhi himbauan dari Satgas Covid-19 Pemkab Gresik.

“Larangan pengerahan massa tersebut tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019,” kata Elvita kepada TribunJatim.com. (wil/Tribunjatim.com)

Penulis: Willy Abraham
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved