Soal Transparansi Anggaran, DPRD Kota Batu: Kami Tidak Mau Dikadalin
Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi mengaku memang perlu ada pembenahan birokrasi di Kota Batu agar transparansi penyelenggaraan anggaran bisa dipantau.
Penulis: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Benni Indo
TRIBUNJATIM.COM, KOTA BATU - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Batu, Asmadi mengaku memang perlu ada pembenahan birokrasi di Kota Batu agar transparansi penyelenggaraan anggaran bisa dipantau dengan mudah dan baik oleh masyarakat.
Saat dimintai keterangan untuk membalas pendapat Malang Corruption Watch ( MCW ) yang menyoroti minimnya partisipasi publik di Pemkot Batu, Asmadi menegaskan kalau DPRD Kota Batu telah melakukan berbagai upaya agar transparansi terwujud.
“Ya saya akui, kami menginginkan pengelolaan anggaran harus transparan, tapi harapan kami tidak diimbangi dengan baik oleh eksekutif,” ujar Asmadi melalui pesan pendek kepada TribunJatim.com, Minggu (6/9/2020).
Setiap kali menyelenggarakan paripurna dengan eksekutif, DPRD melibatkan akademisi yang memiliki keahlian di bidangnya.
Hal itu dilakukan agar program dan proses yang dijalankan sudah sesuai aturan. Jika pelaksanaan aturan telah tepat, Asmadi meyakini program-program bisa berjalan dengan baik.
• Jatim Park 1 Kota Batu Bakal Buka Kembali pada 3 Oktober 2020, Ada Tiga Wahana Baru Lho! Yuk Cobain
“Kami tidak mau dikadalin sebelum pembahasan. Jadi setiap pembahasan selalu melibatkan akademisi dari perguruan tinggi yang ahli di bidangnya, sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.
Asmadi menekankan, program penyelenggaraan anggaran maupun pelayanan publik harus memprioritaskan kepentingan masyarakat. Ia tidak ingin ada keinginan individu di setiap program-program yang disepakati.
“Perlu diketahui bahwa latar belakang anggota DPRD berbeda-beda. Makanya kami tidak mau disalip demi kepentingan individu dan golongan,” tegasnya.
• Minta Dipijat Pedagang, Petugas Kebersihan Pasar Bareng Malang Tiba-tiba Jatuh dan Meninggal
• Viral Video 4 Pemuda Panjat Kandang Burung Dara Alun-alun Kota Malang, Satpol PP Siap Beri Sanksi
Diberitakan sebelumnya, Malang Corruption Watch ( MCW ) menyoroti pengelolaan anggaran publik di Pemerintah Kota Batu.
MCW menilai, penyelenggaraan anggaran publik dilakukan secara tertutup, diam-diam dan minim partisipasi publik di Pemkot Batu.
Dalam keterangan resminya yang berjudul "Anggaran Publik, ya Milik Publik," MCW menuliskan adanya potensi tindak pidana korupsi jika penyelenggaraan dilakukan tanpa partisipasi publik.
Janwan Tarigan dari Unit Riset MCW dalam keterangan tertulisnya menyebut sejarah kelam jejak korupsi di Kota Batu berpotensi terulang jika tidak ada pembenahan serius dari Pemkot Batu terkait keterlibatan publik.
• Gubernur Khofifah Bagikan Kartu Perdana Internet Dukung PJJ ke Siswa SMA-SMK Perwakilan Malang Raya
Inisiatif informasi public (open data) Pemkot Batu sebagai penyelenggara pemerintahan berperan penting meningkatkan partisipasi publik guna mencegah praktik korupsi.
“Peranan anggaran publik begitu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Batu. Kualitas pengelolaan anggaran menentukan sukses tidaknya pembangunan daerah, selain itu, prioritas sektor anggaran juga membuat publik tahu apakah pemerintah mengutamakan kepentingan publik atau kepentingan pribadi dan golongan,” ujarnya, Minggu (6/9/2020).
Editor: Dwi Prastika
