Breaking News:

Saiful Ilah Dituntut 4 Tahun Penjara

BREAKING NEWS - Bupati Sidoarjo Nonaktif Saiful Ilah Dituntut 4 Tahun Penjara, Denda Rp 200 Juta

Tim jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Surabaya membacakan tuntutan terhadap Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah: penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta.

SURYA/M TAUFIK
Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (14/9/2020) 

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah dituntut hukuman 4 tahun penjara.

Sementara tiga anak buahnya dikenai tuntutan lebih ringan. Sanajihitu Sangaji 3 tahun, Judi Tetra Hastoto 3 tahun, dan Sunarti Setyaningsih 2 tahun.

Tuntutan itu dibacakan tim jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (14/9/2020).

Permudah Perjalanan Udara Saat Pandemi, PT Angkasa Pura I Turunkan Harga Rapid Test di 8 Bandara Ini

Laga Bhayangkara FC Vs Arema FC Terancam Dipindah, Begini Kata Bek Singo Edan

Terdakwa Saiful Ilah dianggap terbukti melanggar Pasal 11 Undang-undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana selama empat tahun dan denda Rp 200 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama enam bulan," kata jaksa Arif Suhermanto membaca tuntutannya.

Selain itu, jaksa juga menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp 600 juta. Karena ada Rp 350 juta yang sudah disita, sehingga terdakwa Saiful Ilah wajib membayar Rp 250 juta.

Warga Ponorogo Tak Bawa Masker Denda Rp 50 Ribu, Kapolres: Pembelajaran Bagi yang Abai

Pelatih Arema FC Ungkap Alasan Pencoretan Pedro Henrique Bartolli Jardim dari Skuad Singo Edan

"Dibayar maksimal satu bulan setelah kasus inkrah. Jika tidak dibayar, disita harta bendanya, dan jika tidak ada, diganti dengan hukuman pidana selama dua tahun," sambung Arif.

Informasi yang dihimpun Tribun Jatim, dalam tuntutan itu, jaksa punya pertimbangan meringankan dan memberatkan. Yang meringankan, terdakwa sudah sepuh.

Sementara yang memberatkan, terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"Sebagai Kepala Daerah, terdakwa juga tidak memberi tauladan yang baik. Juga menciderai kepercayaan masyarakat. Selain itu, terdakwa tidak menyesali perbuatannya, dan tidak konsisten dalam memberikan keterangan selama persidangan," urai jaksa KPK.

Penulis: M Taufik

Editor: Heftys Suud

Penulis: M Taufik
Editor: Hefty Suud
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved