Tak Kunjung Ditemui Bupati Lumajang, Massa Blokade Jalan Jadikan Tempat Salat dan Karaoke Bersama
ejumlah massa yang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Lumajang kecewa lantaran gagal bertemu Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, Senin (14/9
Penulis: Tony Hermawan | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Sejumlah massa yang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Lumajang kecewa lantaran gagal bertemu Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, Senin (14/9/2020).
Karena kesal keinginan mereka tak digubris, massa yang tergabung dalam Lumajang Progressif, Komunitas Pemuda Peduli Lumajang, HMI, dan IMM memblokade Jalan Suwandak.
Mereka menutup jalan untuk melakukan salat berjamaah dan berkaraoke bersama.
Kharisma salah satu orator mengatakan, sengaja melakukan hal itu sebab, di beberapa acara, Bupati Lumajang terlihat sering bernyanyi di depan masyarakat.
"Ini lagu tenar di Lumajang," kata Kharisma kepada TribunJatim.com, Senin (14/9/2020).
Lebih lanjut Kharisma menjelaskan, tujuan memutar lagu agar mendapat simpatik Bupati Lumajang.
"Bupati (Thoriqul Haq) suka nyanyi lagu ini jadi monggoh adik-adik mahasiswa segera ditemui," ucapnya kepada TribunJatim.com.
• Saling Dorong, Mahasiswa Demo Kepemimpinan Bupati Lumajang Selama Dua tahun
• Irwan Mussry Traktir Al El Dul Belanja sampai Kalap, Maia Bengong Lihat Tagihannya, Kasir: Juara Sih
• Bidik Pasangan Muda Generasi Milenial, Rumah Pantas Seharga Rp 150 Juta Hadir di Gresik
Seperti yang diberitakan sebelumnya, sejumlah massa ini melakukan aksi demontrasi untuk mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Thoriqul Haq dan wakilnya, Indah Amperawati.
Kedatangan mereka mengkritisi janji politik di kuartal kedua masa kepemimpinan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq dengan wakilnya, Indah Amperawati.
Massa menilai di kuartal kedua sejumlah program pembangunan masih jauh dari harapan masyarakat.
Misalnya lambannya pertumbuhan ekonomi domestik, Indeks Pembangunan Manusia Lumajang yang masih terendah ketiga di Jawa Timur menjadi pemicu massa melakukan aksi unjuk rasa.
Tak hanya itu, belum setaranya gaji guru honorer dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) juga menjadi poin tuntutan mereka.
Di pantauan lokasi, salah satu perwakilan bupati sempat keluar menemui massa aksi. Namun kedatangannya ditolak oleh massa.
"Yang memiliki wewenang mempertanggung jawabkan hasil kinerja itu kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujar salah satu orator lainnya.(Tony H/Tribunjatim.com)
