Breaking News:

43 Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong Gugat Ke Pengadilan Negeri Trenggalek

43 warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mengagat ke Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek.

Penulis: Aflahul Abidin | Editor: Yoni Iskandar
TRIBUNJATIM.COM/AFLAHUL ABIDIN
Proses hearing warga Desa Sengon dan Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, yang terdampak pembangunan Bendungan Bagong dan Komisi I DPRD Trenggalek, Rabu (9/9/2020). 

 TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Sebanyak 43 warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mengagat ke Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek.

Sidang gugatan itu telah berjalan untuk agenda sidang kedua, Senin (21/9/2020).
Kuasa hukum warga terdampak, Haris Yudianto, mengatakan, agenda pada sidang kedua adalah jawaban dari pihak termohon.

Pihak termohon dalam gugatan itu adalah Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Trenggalek dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas.

"Hari ini sidang kedua jawaban [termohon]. Kami belum pelajari detail [jawabannya] sehingga untuk pembuktian selanjutnya kami minta waktu," kata Haris, usai sidang kepada TribunJatim.com.

Untuk itu, majelis hakim menunda sidang untuk digelar kembali pada Rabu (23/9/2020).

Haris mengatakan, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut jawaban dari tergugat. Ia juga mengaku akan menyiapkan bukti tambahan untuk sidang selanjutnya.

Kompetisi Orang Kuat Kini Banyak Peminatnya, Atlas Gelar Atlas Battle Of Titans

Berkiblat ke Musik Kontemporer & Karya Original, Violinist Kezia Amelia Rilis Single Yang Kukenang

LaNyalla Dapat Gelar Tetue Bebuyutan Rambang Kuang dari Lembaga Adat Ogan Ilir SumSel

"Nanti kami buktikan harga idealnya. Kami buktikan lewat surat dan saksi-saksi," ucapnya kepada TribunJatim.com.

Sebanyak 43 warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong ini berasal dari dua desa, yaitu Semurup dan Sengon.
Mereka menilai harga ganti rugi dari tim appraisal di 57 bidang lahan mereka terlalu kecil.

Sebelum mengajukan gugatan, para warga sempat menggelar aksi di Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Trenggalek, Selasa (8/9/2020).

Mereka juga menggelar audiensi dengan DPRD Trenggalek sehari kemudian.
Imam Husni, salah satu warga terdampak, mengatakan, harga yang ditentukan tim appraisal untuk tanah di sana tidak layak.

"Kalau kami bandingkan dengan yang di Desa Nglingis (tempat pembangun bendungan Tugu), katanya sudah Rp 400 ribu [per meter persegi]. Tiga kali lipat dengan harga yang sana," ucap Imam, ketika demo kepada TribunJatim.com.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved