Pemkot Batu Siapkan Lahan 7 Hektar untuk Swasembada Pangan, Harap: Tak Perlu Ambil dari Luar Lagi

TRIBUNJATIM.COM, BATU – Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian tengah menyiapkan skema penyediaan lahan seluas 7 hektar.

Lahan itu bakal dipakai untuk menunjang Program Pemerintah Pusat untuk mencapai swasembada pangan.

Sekretaris Dinas Pertanian Kota Batu, Hendry Suseno mengatakan, lahan seluas 7 hektar itu jumlah dari beberapa lahan yang berada di beberapa tempat.

• Pasangan Malang Jejeg Sudah Dites Psikologi, Tak Ada Persiapan Khusus, Sam HC: Pengin Ngetrail

• Suami Selingkuh saat Istri Baru Lahiran, Viral Labrak Pelakor via Mertua: Jangan Ngotorin Tangan

“Lahannya ada di Kelurahan Songgokerto dan Kelurahan Dadaprejo. Dalam lahan tersebut kami akan menanam tanaman pangan non beras,” paparnya, Jumat (2/10/2020).

Tanaman pangan non beras dipilih karena karakteristik lahan di Kota Batu sesuai.

Ia mengungkapkan, luasan hamparan lahan padi di Kota Batu berbeda dari Kabupaten Malang, disamping itu, Kota Batu bukan sentra produksi padi.

• Bawaslu Terima Belasan Aduan Pilkada Surabaya, Terbaru, Wali Kota Risma Dilaporkan Menyalahi Aturan

• Insiden Sejam Sebelum Ijab Kabul, Calon Istri Tewas Akibat Puasa, Gagal Sudah Kejutan Buat Suami

Tanaman non beras yang ditanam adalah umbi-umbian seperti ubi jalar dan ubi kayu. Tanaman tersebut didorong agar bisa mencukupi kebutuhan pangan di Kota Batu.

Selain itu pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu agar inovasi yang dibuat bisa lebih maksimal.

“Harapannya bisa mencukupi kebutuhan pangan di Kota Batu, sehingga tidak perlu mengambil dari luar lagi,” tuturnya.

Apalagi dengan adanya pukulan akibat pandemi virus Corona ( Covid-19 ), ketahanan pangan sangat penting bagi setiap daerah.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pertanian, Sugeng Pramono menerangkan tersendatnya program pembuatan embung di kawasan Desa Sumber Brantas. Padahal embung sangat penting ketika musim kemarau tiba.

Kendala yang dihadapi adalah tidak adanya lahan yang dapat dijadikan embung. Program pengadaan embung ini juga program dari Pemerintah Pusat.

“Jadi kalau masalah kekurangan air, mau kami buatkan embung, dan itu kapasitasnya besar. Ini program yang dari pusat, ternyata lahan yang dibutuhkan belum ada,” katanya.

Air-air di kawasan Sumber Brantas banyak mengambil dari sumber, namun tidak tertampung di embung yang cukup luas.

Petani memasang pipa secara mandiri untuk mengalirkan air dari sumber ke lahannya. Bahkan terkadang, air untuk konsumsi sulit didapatkan.

Tantangan lain yang dihadapi adalah pertanian apel. Dinas Pertanian tengah revitalisasi lahan apel seluas 1200 hektar. Petani apel butuh lahan baru karena lahan yang ada saat ini mengalami dampak akumulasi pertanian 25 tahun lalu. Kondisi tanahnya kurang bagus.

“Itu kami tangani tapi belum semua kami dukung. Itu di Bumiaji,” ujarnya.

Penulis: Benni Indo

Editor: Heftys Suud