Komisi C DPRD Jember Minta Kelebihan Pembayaran Insentif Kepala Daerah Segera Dikembalikan

Ada kelebihan pembayaran insentif kepada bupati dan wakil bupati Jember di tahun 2019.

Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Yoni Iskandar
TRIBUNJATIM.COM/SRI WAHYUNIK
Rapat paripurna hak menyatakan pendapat (HMP) DPRD Jember, Rabu (22/7/2020). 

 TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Ada kelebihan pembayaran insentif kepada bupati dan wakil bupati Jember di tahun 2019.

Hal itu diketahui dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikeluarkan pada bulan Juni 2020.

Berdasarkan audit BPK itu, kelebihan pembayaran insentif itu terjadi pada bupati, wakil bupati, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember. Kelebihan insentif terhadap Bupati Jember Faida (saat ini menjalani cuti) sebesar Rp 500 juta, dan Wakil Bupati Abdul Muqit Arief (kini menjabat Plt bupati) sekitar Rp 200 juta, dan kelebihan pembayaran insentif ke Bapenda sebesar Rp 400 juta.

BPK meminta mereka yang mendapatkan kelebihan pembayaran insentif untuk mengembalikan kepada negara, paling lambat 60 hari setelah hasil audit keluar dan diterima pihak terkait.

Ketika Komisi C DPRD Jember melakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Jember, termasuk dengan OPD Bapenda, diketahui bupati dan wakil bupati belum melunasi pengembalian kelebihan pembayaran insentif tersebut.

Ashanty Kecewa hingga Malu Lihat Kesalahan Aurel & Azriel, Anak Anang sampai Takut: Serem Banget

BERITA TERPOPULER JATIM: Juragan Bahan Bangunan Ludahi Takmir hingga Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja

Konflik Kasat Sabhara dan Kapolres Blitar Berakhir Saling Peluk, Damai, Begini Tanggapan Polda Jatim

Kepala Bapenda Jember Ruslan Abdul Ghani menegaskan, OPD-nya telah mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran tersebut.

"Kami sudah mengembalikan semaunya ke kas negara, sebesar Rp 400 juta. Kami mengembalikan seminggu setelah menerima LHP BPK," ujar Ruslan kepada TribunJatim.com, Selasa (6/10/2020).

Ruslan menuturkan, pihaknya telah menyurati bupati dan wakil bupati untuk mengembalikan kelebihan pembayaran insentif tersebut. Dia menyebut, bupati telah mengembalikan sebesar Rp 120 juta dari total Rp 500 juta. Sedangkan wakil bupati sudah mengembalikan Rp 105 juta dari total sekitar Rp 200 juta.

"Kami terus menyurati beliau untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut," tegas Ruslan kepada TribunJatim.com.

Sedangkan Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto menyebut, kepala daerah Jember seharusnya memberi contoh baik terhadap anak buahnya.

"Anak buahnya melalui OPD sudah melunasi kelebihan pembayaran insentif itu. Ini bupati dan wakil bupatinya malah belum lunas. Ini sudah lebih dari 60 hari sejak LHP BPK diterbitkan. Apalagi sekarang bupatinya cuti. Saya harap, harus segera ditagih terus," tegas David.

Dia membandingkan ketika pada LHP BPK yang keluar tahun 2019, ada kelebihan pembayaran insentif untuk seluruh anggota dewan Kabupaten Jember.

"Ketika itu per anggota dewan sekitar Rp 12 juta. Duh, nagihnya kayak gimana untuk segera dikembalikan. Lha ini yang ratusan juta hanya pakai surat saja," tegasnya.

David meminta kepada OPD terkait, juga Sekretaris Daerah Kabupaten Jember untuk segera menagih kembali kekurangan pembayaran kelebihan insentif itu. Mengingat masa jabatan kepala daerah Jember periode 2015 - 2020 tersebut akan segera berakhir. (Sri Wahyuni/Tribunjatim.com)

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved