Breaking News:

Kupas Ricuh UU Cipta Kerja, DIHPA Indonesia Lihat Ada Potensi Kewenangan yang Koruptif

Dr Azmi Syahputra dari DIHPA Indonesia melihat ada potensi kewenangan yang koruptif dalam UU Cipta Kerja.

Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: Hefty Suud
SURYA/HABIBUR ROHMAN
TERINSPIRASI OMNIBUSLAW - Karya angggota Komunitas Serikat Mural Surabaya yang terpampang di kawasan Jl Dinoyo Surabaya. Ramainya pembahasan "Omnibuslaw" RUU Ciptakerja yang baru saja disahkan menjadi inspirasi untuk membuat karya Mural Jalanan (Street Art). (SURYA/HABIBUR ROHMAN) 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia ( DIHPA Indonesia ) memberikan keterangan tertulis tentang UU Cipta Kerja Omnibus Law dan melihat ada potensi kewenangan yang koruptif, Sabtu (10/10/2020).

Dr Azmi Syahputra dari DIHPA Indonesia menyatakan ada kesulitan mengakses dokumen resmi UU tersebut menjadi permasalahan tersendiri.

Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada yang disembunyikan dari isi UU tersebut.

Beber Krisis Kekeringan di Bangkalan Bareng DPR, Himaba: Kami Lelah Menunggu Langkah Pemkab

Optimis Tekan Angka Covid-19, Petugas Gabungan Kabupaten Gresik Tak Bosan Ingatkan: Pakai Masker

Maka perhimpunan dosen melakukan telaah sederhana pada UU itu meski mengandung semangat pembaharuan dalam memberikan kemudahan izin berusaha dan terobosan hukum untuk menangkap peluang invesitasi.

"Kami memandang bahwa aturan yang termuat dalam Bab X (vide pasal 154 sd 173 UU Cipta Kerja) memiliki potensi bertabrakan dengan muatan berbagai aturan pemidanaan khususnya terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," jelas Azmi.

Sebab bab ini mengamanatkan pembentukan lembaga baru yaitu Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yang memiliki kewenangan sangat besar dengan tugas utama mengelola dana/aset negara yang diinvestasikan.

Menariknya, lembaga ini hanya bisa dbubarkan melalui undang undang pula (pasal 171 ayat 1).

Sikap Anak Nikita Mirzani Tahu Emaknya Tukang Berantem, Nyai Beri Pengertian: Pure Pekerjaan

Cafe dan Karaoke Maxi Tulungagung Beroperasi Diam-diam, Digerebek Petugas: 10 Orang Dikeler

Untuk itu, pemerintah memberikan modal minimal Rp 15 triliun dan dapat menambah modal bagi lembaga ini jika modalnya berkurang (pasal 170 UU Cipta Kerja).

Di UU ini juga menyebut asset/dana negara yang dipindahkan tangankan kepada LPI ini menjadi aset/dana lembaga dan menjadi milik dan tanggung jawab lembaga (vide pasal 157 ayat2).

Yang sangat sumir, dengan empat alasan yang sangat sumir, pejabatnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terjadi kerugian investasi (pasal 163 Jo Pasal 164 ayat 2).

Halaman
123
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved